Selasa, 18 Maret 2014

Bagaimana dengan kondisi perekonomian pada tahap pemerintahan SBY ?

TUGAS SOFTSKILL “PEREKONOMIAAN INDONESIA”

Nama : Anita

NMP : 21213091

Kelas : 1EB24

UNIVERSITAS GUNADARMA

Selasa, 18 maret 2014.

ARTIKEL

Bagaimana dengan kondisi perekonomian pada tahap pemerintahan SBY ?

Sebelum membahas mengenai kondisi perekonomian pada tahap pemerintahan SBY, perlu kita ketahui Kabinet Indonesia Bersatu merupakan kabinet pemerintahan Indonesia yang dibagi menjadi Kabinet Indonesia bersatu jilid I dan II. Kabinet Indonesia bersatu jilid I yaitu merupakan bentuk pemerintahan yang ke enam yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla pada masa (2004 – 2009) dan presiden yang pertama kalinya dipilih melalui sistem pemilihan umum langsung di Indonesia, sedangkan kabinet Indonesia bersatu jilid II dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan wakil Presidennya Dr. Boediono yang merupakan bentuk pemerintahan yang ke tujuh pada masa (2009-2014) .

Ciri-ciri khas pemerintahan Susilo Bambang Yodhoyono dapat dilihat setelah dua tahun masa pemerintahan SBY. Kondisi perekonomian indonesia mulai membaik, dikatakan membaik karena: Sedikit demi sedikit dana subsidi MIGAS ditarik oleh pemerintah mulai dari Bensin, Solar kemudian Minyak Tanah yang selama ini membebani pemerintah. Pemerintah cenderung menyerahkan harga barang pada mekanisme pasar. Interaksi ekonomi domestiknya berwawasan internasional dan mengikuti sistem ekonomi internasional.

Dilihat dari sisi ekonomi memang menunjukkan kondisi membaik, namun rakyat Indonesia masih banyak yang miskin, pengangguran belum bisa diatasi pemerintah, nilai rupiah masih sekitar 9.000-an per 1 US$, kemampuan daya beli masyarakat Indonesia masih rendah, korupsi masih tinggi tercatat Indonesia termasuk dalam peringkat kelima negara terkorup di dunia (TEMPO, 20 Oktober 2004), dan sebagainya.

Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Zaman pemerintahan SBY, rasio utang dengan PDB turun, dicapai dalam jangka waktu lima tahun. Hal yang menakutkan, dari sedemikian besar utang, hanya 0,3 % saja yang dipergunakan oleh SBY untuk mensubsidi rakyat miskin. Artinya, upaya membantu masyarakat kecil (melalui program BLT, PNPM, BOS, dll.) memang benar-benar kecil nilainya.

Naiknya besaran utang Indonesia, itu sama artinya, beban cicilan dan pokok utang juga semakin membengkak. Kondisi ini menekan alokasi anggaran belanja pemerintah untuk kebutuhan utama pemerintah, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.Dampak besarnya utang tersebut, sangat mengancam kedaulatan dan ketahanan ekonomi bangsa kita, termasuk didalamnya, nilai tukar rupiah. Sewajarnya, nilai tukar rupiah kita berada pada level 8000 rupiah per 1 dollar, atau dibawahnya. Sekarang, nilai tukar rupiah adalah antara Rp. 10 ribu hingga Rp. 12 ribu (nilai Rp 12 ribu per 1 dollar terjadi pada bulan Februari 2009 kemarin). Apabila nilai tukar rupiah bisa mencapai angka Rp. 8000 per 1 dollar, itu baru terjadi stabilitas ekonomi. Posisi nilai tukar rupiah bisa mencapai angka Rp. 8000 per 1 dollar, adalah nilai tukar yang seharusnya dicapai dan membuat indikator perekonomian Indonesia bisa dibilang membaik dan telah baik.

Dari segi kondisi ekonomi indonesia dapat kita ketahui ciri-ciri khas pemerintahan SBY, yaitu :

Ø  pemerintah cenderung menyerahkan harga barang pada mekanisme pasar,

Ø  interaksi ekonomi domestiknya berwawasan internasional.

Dilihat dari hal tersebut maka muncul spekulasi dan tudingan bahwa SBY melakukan neoribralisme, yaitu : merupakan teori ekonomi yang benar-benar membebaskan pasar bertindak, ketimbang regulasi, sehingga cenderung disebut menihilkan peran negara.

Mengapa ciri pemerintah SBY dituding neolibralisme ?

  • Kebijakan Privatisasi : Secara faktual, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, menjalankan kebijakan privatisasi berdasarkan desakan dari luar, khsusunya IMF dan bank dunia. SBY menjalankan privatisasi dengan dimandori secara langsung oleh Bank Dunia.

Selain itu, di bawah pemerintahan SBY, kondisi APBN cenderung membaik, dan bahkan surplus. Artinya, SBY menjalankan privatisasi memang berdasarkan scenario neoliberalisme. Dari segi jumlah BUMN yang diprivatisasi, SBY jauh lebih agressif. Berdasarkan catatan kami, Periode 1991-2001, pemerintah Indonesia 14 kali memprivatisasi BUMN. Yang terprivatisasi 12 BUMN. Sedangkan dibawah SBY, situasinya cukup menggemparkan, bayangkan, hanya dalam setahun 44 BUMN dilego. Apalagi, privatisasi kali ini disertai penjualan seluruh saham 14 BUMN industri, 12 BUMN kepada investor strategis, dan beberapa BUMN lainnya kepada asing. Jadi, SBY benar-benar “royal” dalam mengobral BUMN dibandingkan pemerintahan sebelumnya.

·         Hutang luar negri.

Semasa pemerintahan SBY, tercatat terjadi peningkatan total utang luar negeri secara signifikan dari Rp. 662 triliun (2004) menjadi Rp. 920 triliun (2009). Dalam tiap tahunnya, pemerintahan SBY menambah utang sebesar 80 trilyun pertahun. Untuk diketahui, outstanding Utang luar negeri Indonesia sejak tahun 2004-2009 terus meningkat dari Rp1275 triliun menjadi Rp1667 triliun.
Sementara itu, sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008, pembayaran bunga dan cicilan pokok utang luar negeri menunjukkan tren yang meningkat. Sejak awal masa pemerintahan presiden SBY di tahun 2005 sampai dengan September 2008 total pembayaran bunga dan cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar Rp277 triliun. Hal inilah, secara factual, yang menyebabkan APBN tidak bisa berfungsi untuk mendanai pembangunan dan belanja capital.

  • Soal Pencabutan Subsidi : Dalam hal pencabutan subsidi BBM, pemerintahan SBY jauh lebih agressif dalam mencabut subsidi BBM. Dihitung berdasarkan persentase, maka tingkat kenaikan BBM pada era pemerintahan Megawati adalah 31%, sementara tingkat kenaikan BBM pada pemerintahan SBY adalah 64%.
  • Liberalisasi Perdagangan dan Investasi

Pada masa pemerintahan SBY, liberalisasi ekonomi berlangsung di bidang perdagangan, industri dan investasi. Di bidang perdagangan, SBY menjadi pengikut setia WTO dalam mendorong penghapusan tarif impor dan ekspor di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, SBY juga aktif dalam mendorong Free Trade Agreement (FTA) dengan negara-negara lain, seperti ASEAN EU FTA, ASEAN Jepang FTA, ASEAN India FTA, ASEAN Korea Selatan FTA, dan Indonesia Jepang EPA.Di bidang industri, di bawah pemerintahan SBY, banyak sektor Industri yang menderita kekurangan bahan baku. Industri rotan, misalnya, harus tutup dan mengalami kebangkrutan karena SBY meliberalisasi rotan Indonesia.

·         rasio utang dengan PDB turun, dicapai dalam jangka waktu 5 tahun.
Hal yang menakutkan, dari sedemikian besar utang, hanya 0,3 % saja yang dipergunakan oleh SBY untuk mensubsidi rakyat miskin. Artinya, upaya membantu masyarakat kecil (melalui program BLT, PNPM, BOS, dll.) memang benar-benar kecil nilainya.

 

Tudingan pemerintahan SBY neoliberalisme. Di bantah oleh bapak presiden SBY.

Rabu, 20 Mei 2009 | 16:09 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga calon presiden dari Partai Demokrat mengatakan, lima tahun mendatang, Indonesia tidak menganut paham ekonomi liberal. "Kita tidak menganut paham neolib dan tidak mengikuti Washington Consensus, orang banyak yang bicara tapi tak tahu apa sebenarnya itu neolib, "katanya. Namun, Ia menegaskan dirinya juga tak menganut pahak ultranasionalis yang memandang nasionalme dengan sempit. "Nanti kita diskusikan apa itu neolib pada forum lain agar tidak latah orang menyebutkan neolib," katanya.

Menurutnya, yang terpenting adalah mensejahterakan rakyat sesuai dengan Undang-undang. Yudhoyono menambahkan dalam paham ekonomi neoliberalisme semuanya kegiatan ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada pasar bebas. Sistem itu juga menabukan pemberian subsidi serta campur tangan pemerintah.

Pemerintahan Indonesia Bersatu Jilid II (Era SBY–BOEDIONO) = (2009-2014) Pada periode ini, pemerintah khususnya melalui Bank Indonesia menetapkan empat kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional negara yaitu : BI rate, Nilai tukar, Operasi moneter.

Kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas dan makroprudensial lalu lintas modal. Dengan kebijakan-kebijakan ekonomi diatas, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang akan berpengaruh pula pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Hampir tujuh tahun sudah ekonomi Indonesia di tangan kepemimpinan Presiden SBY dan selama itu pula perekonomian Indonesia boleh dibilang tengah berada pada masa keemasannya. Beberapa pengamat ekonomi bahkan berpendapat kekuatan ekonomi Indonesia sekarang pantas disejajarkan dengan 4 raksasa kekuatan baru perekonomian dunia yang terkenal dengan nama BIRC (Brazil, Rusia, India, dan China). Krisis global yang terjadi pada tahun 2008 semakin membuktikan ketangguhan perekonomian Indonesia. Di saat negara-negara superpower seperti Amerika Serikat dan Jepang berjatuhan, Indonesia justru mampu mencetak pertumbuhan yang positif sebesar 4,5% pada tahun 2009.

Gemilangnya fondasi perekonomian Indonesia direspon dunia internasional dengan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pilihan tempat berinvestasi. Dua efeknya yang sangat terasa adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencapai rekor tertingginya sepanjang sejarah dengan berhasil menembus angka 3.800. Bahkan banyak pengamat yang meramalkan sampai akhir tahun ini IHSG akan mampu menembus level 4000.

SBY: Tiga Prioritas, Mengatasi Krisis

 

1.      Menjaga Sektor Riil. Meskipun Indonesia pada saat itu mengalami tekanan dan persoalan krisis global, sektor riil harus tetap bergerak. Diperlukan kolaborasi serta sinergi diantara jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga-lembaga perbankan ataupun lembaga-lembaga lain yang diperlukan agar sektor riil di negeri kita tetap hidup. Agar dilakukan suatu proses komunikasi, konsultasi, dan koordinasi serius antara jajaran pemerintah dengan dunia usaha, agar bisa saling berbagi untuk mencegah terganggunya sektor riil yang berdampak pada timbulnya gelombang PHK yang lebih besar, yang semestinya bisa dicegah dengan baik.

Sejumlah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi global, utamanya guna meringankan beban dunia usaha. Juga fasilitas, kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah daerah agar dunia usaha bisa berjalan dengan baik. Dunia usaha juga harus mau berbagi resiko dan menerima kenyataan atas kebijakan, fasilitas, dan kemudahan-kemudahan yang dikeluarkan oleh pemerintah, bahwa dalam keadaan sulit tentu penerimaannya berbeda dengan ketika kondisi negara dalam keadaan normal dan perekonomian berjalan secara normal. Dunia usaha harus siap menerima dampak dari semuanya itu dengan secara adil sehingga bisa melindungi rakyat.

2.     Mengatasi Gelombang Pengangguran Baru.  Sebagaimana pula yang dialami oleh negara-negara lain, masalah pengangguran merupakan salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi, ditambah lagi saat diterpa badai krisis. Oleh karena itu, dengan mengutamakan peningkatan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, dermaga, energi, sarana perhubungan, perumahan dan lain-lain. Pembangunan infrastruktur diharapkan mampu untuk menyerap tenaga kerja, di sisi lain bisa menggerakkan perekonomian, termasuk memfungsikan kebutuhan-kebutuhan untuk menggerakkan perekonomian kita diantaranya listrik dan sejumlah komoditas energi yang lain.

Untuk menyukseskan ini, perlu dipastikan bahwa anggaran untuk pembangunan infrastruktur harus diprioritaskan alokasinya dalam APBN dan APBD, kemudian ajak dunia usaha untuk menggarap betul infrastruktur ini denganpolicy yang tepat, baik pusat maupun daerah dan kemudian libatkan masyarakat. Utamakan untuk menampung mereka-mereka yang tidak memiliki pekerjaan (menganggur), atau pengangguran-pengangguran baru. Dengan demikian, maka pengangguran bisa diatasi, dikurangi, dan bisa meningkatkan infrastruktur perekonomian yang diperlukan untuk menggerakkan sektor riil.

3. Memproteksi, melindungi, membantu, dan meringankan beban golongan menengah-kebawah yang mengalami kesulitan ekonomi.     

    Itulah tiga prioritas yang telah dijalankan  untuk mengatasi krisis global tahun 2008. Namun di dalam perjalanannya sempat mendapatkan berbagai pandangan dan sorotan, satu sisi adalah keberhasilan dan di sisi yang lain adalah  sebagai alat untuk menjatuhkan dan menekan pemerintah, tekanan itu berdampak pada; ketika pejabat menjadi ragu-ragu dan takut dalam mengambil keputusan, karena dikhawatirkan setiap kebijakan yang di ambil adalah melanggar hukum dan berbau korupsi. Meskipun demikian, semangat untuk mencegah dan memberantas korupsi harus tetap pada level tertinggi agar masa depan Indonesia lebih cerah, aset dan keuangan negara selamat. Perlu duduk bersama untuk memecahkan segala masalah, jangan ada ketakutan yang berlebihan, sehingga dapat menimbulkan kemandekan dalam menggerakkan ekonomi di saat krisis dunia.

Dengan menggandeng BPK, BPKP, KPK, Kejaksaan, Kepolisian, PPATK, dan lain-lain untuk menciptakan satu pemahaman bahwa dalam keadaan krisis diperlukan kecepatan dan ketepatan. Karena dengan dilandasi niat untuk tidak melakukan korupsi, maka mekanisme dan aturan menyalurkan anggaran bisa jauh lebih cepat terlaksana. Dan dengan diimbangi akuntabilitas yang tinggi, untuk menghindari faktor-faktor penghambat dalam menggerakkan perekonomian. Hal ini bukan untuk memberikan toleransi terhadap penyimpangan, justru untuk memecahkan  kemandekan-kemandekan, ketakutan, keraguan yang tidak perlu, yang pada akhirnya membawa kerugian bersama, karena tidak bisa mengatasi masalah dengan baik.

Demikianlah, langkah-langkah Presiden SBY dalam mengatasi krisis ekonomi global pada tahun 2008, dengan mengajak semua jajaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, para gubernur, bupati, walikota, memiliki sense of crisisyang sama, sense of urgency yang sama, mengatasi masalah-masalah bangsa, negara, dan masyarakat adalah hal yang utama. Sosok kepemimpinan yang mampu membagi waktu dengan baik, mengutamakan amanah, melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pemimpin masyarakat, menjadi teladan bagi pemimpin-pemimpin daerah dan pemimpin lainnya, disamping menjalankan misi politik partainya.

 

Hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di periode ini, disampaikan oleh presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, pada tanggal 16 Agustus 2013. Diantaranya adalah ketika mengawali msa pemerintahan kabinet indonesia bersatu pertama. Pertumbuhan ekonomi dalam periode tahun 2004-2009 mencapai rata-rata sekitar 5,5 persen. Lalu, Kita mencatat bahwa dalam periode 2009-2013  (sampai dengan Juni 2013) kita berhasil memacu pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,9% per tahun, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya. Inilah pertumbuhan ekonomi tertinggi, setelah kita mengalami krisis ekonomi lima belas tahun lalu.  Pada  tahun 2004, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tercatat sebesar  US$ 645 miliar (dalam ukuran PPP), saat ini telah mencapai lebih dari US$ 1,1 triliun (PPP). Dalam hal pendapatan per kapita, tahun 2004 PDB per kapita kita adalah US$1.177, angka ini terus meningkat menjadi US$2.299 ditahun 2009, dan mencapai US$ 3.592 pada tahun 2012. Bila kita terus mampu menjaga pertumbuhan ekonomi kita, makaInsya Allah pada akhir tahun 2014, PDB per kapita akan mendekati US$ 5000.

 Tak hanya itu, bahkan dalam tahun 2012 dan 2013, di antara negara anggota G-20, Indonesia menjadi negara dengan dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua setelah Tiongkok.Pertumbuhan ekonomi yang membaikjuga diikuti oleh menurunnya tingkat pengangguran terbuka dari 9,86 persen pada tahun 2004, menjadi 5,92 persen pada bulan Maret ditahun 2013. Demikan juga tingkat kemiskinan berhasil diturunkan dari 16,66 persen atau 37,2 juta orang pada tahun 2004, menjadi 11,37 persen atau 28,07 juta orang pada Maret 2013. Tentu, kemajuan ini belum sempurna, dan masih bisa kita tingkatkan lagi.

Kesimpulannya masa pemerintahan SBY:

Ø  faktanya pada pemerintahan pertama SBY kabinet Indonesia Bersatu jilid I, sempat membaik perekonomian Indonesia, namun utang negara sempat mengalami peningkatan.

Ø  Faktanya ciri-ciri perekonomian indonesia pada masa pemerintahan SBY di anggap neoliberalisme, namun di bantah oleh president Susilo Bambang Yudhoyono.

Ø  Bantuan untuk rakyat miskin, dan sasaran pertumbuhan, dan perkembangan ekonomi Indonesia lainnya seperti : pendidikan, utang luar negeri, mengatasi pengangguran,dan masalah ekonomi, sosial, budaya lainnya, masih belum efektif diatasi.

Ø  Hasil pembangunan, dan perekonomiaan pemerintah SBY dari Kabinet Indonesia Bersatu jilid I dan jilid II dapt dikatakan belum sempurna, tetapi sudah mulai ada kemajuaan.

Ø  Intinya kesejahteraan rakyat Indonesia terutama masyarakat menegah, dan menengah kebawah harus di tingkatkan lagi. Hal ini akan terwujud bukan hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi harus dilakukan oleh kita bersama sebagai warga negara Indonesia yang baik.

 

SUMBER : http://ariesulistya.wordpress.com/2012/06/24/perekonomian-pada-masa-pemerintahan-susilo-bambang-yudhoyono/

http://yuwanda-futsal.blogspot.com/2012/03/perkembangan-perekonomian-indonesia.html

http://mega-pramita.blogspot.com/2012/07/perekonomian-indonesia-pada-masa.html

Tempointeraktif.Com - Yudhoyono: Banyak Orang Bicara Neolib Tapi Tak Tahu Artinya

Forum.kompas.com

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012/04/perekonomian-indonesia-di-era-reformasi/

http://chiikuu.blogspot.com/2011/02/kondisi-perekonomian-indonesia-pada.html

http://niezluphy.blogspot.com/2011/04/kondisi-perekonomian-indonesia-pada.html

http://setkab.go.id/pidato-9869-pidato-presiden-ri-pada-penyampaian-keterangan-pemerintah-atas-rapbn-tahun-anggaran-2014-beserta-nota-keuangannya-jakarta-16-agustus-2013.html