Membandingkan Tingkat Kesejahteraan Provinsi-provinsi Di Jawa dengan Diliuar Jawa

TUGAS SOFTSKILL “PEREKONOMIAN INDONESIA”

Nama : Anita

NMP : 21213091

Kelas : 1EB24

Jurusan: Akuntansi

Fakultas: Ekonomi

UNIVERSITAS GUNADARMA

Minggu, 27 April 2014

ARTIKEL

Membandingkan tingkat kesejahteraan provinsi-provinsi di jawa dengan provinsi di luar jawa. Berdasarkan indikator kesejahteraan menurut Dudley Seers. Yaitu dilihat dari:

v  Tingkat kemiskinan;

v  Tingkat pengangguran;

v  Tingkat ketimpangan diberbagai bidang.

Lalu, akan membandingkannya dengan tingkat kesejahteraan provinsi di luar jawa. Dan memberikan solusinya untuk meningkatkan kesejahteraan dari suatu provinsi yang belum terlalu sejahtera. Berikut ini akan dibahas beberapa provinsi di Jawa, dan provinsi di luar dari provinsi Jawa, dengan tingkat kemiskian, tingkat pengangguran, dan tingkat ketimpangannya dari berbagai bidang.

PROVINSI DI JAWA

Berikut ini adalah grafik tingkat kesejahteraan Provinsi di Jawa :

Yang menggambarkan tingkay kesejahteraan provinsi di jawa, dilihat dari IPM (Indeks Pembangunan Manusia), dan indikator kesejahteraan lainnya.

Provinsi Jawa Barat

v  Tingkat kemiskinan

Dari data BPS terbaru pada September 2013 tentang jumlah dan presentase penduduk mikin di Indonesia menurut provinsi. dapat dilihat dibawah ini:

Dapat dilihat Provinsi Jawa Barat jumlah pendudukan miskin di kota adalah 2.626,16, di desa 1.756,49, jika di gabung jumlah peduduk miskin di kota dan desa provinsi jawa barat adalah 4.382,65. Lalu jika di presentasikan penduduk miskin di kota, dan desa provinsi jawa barat adalah 9,61%. Dan untuk garis kemiskinan di provinsi jawa barat di kota Rp.281189/kapita, di desa Rp.268251/kapita. Definisi penduduk miskin menurut BPS sendiri adalah penduduk yang konsumsinya berada di bawah garis kemiskinan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan di provinsi Jawa Barat masih cukup banyak dan perlu diperhatikan lagi, bukan hanya oleh pemerintah tetapi kita kita juga sebagai masyarakat, sebagai warga negara peduli terhadap masalah kemiskinan ini. Lalu Faktanya,  awal Januari 2013 lalu Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat merilis tingkat kemiskinan di provinsi paling gemuk di Indonesia tersebut. Menurut BPS, jumlah penduduk miskin di Jawa Barat sampai September 2012 berjumlah 4.421.484 orang atau 9,89 persen dari penghuni Jawa Barat itu sendiri. Setahun sebelumnya, September 2011, jumlah warga miskin sebanyak 4.650.810 orang atau 10,57 persen dari jumlah penduduk. Sementara dibanding enam bulan lalu, Maret 2012, tingkat kemiskinan mengalami penurunan 56.046 orang atau 0,20 persen. Pada Maret tersebut, jumlah warga miskin berjumlah 4.477.530 orang atau 10,09 persen dari jumlah penduduk. Dalam Berita Resmi Statistik (BRS) yang dirilis BPS Jawa Barat tersebut, tampak dalam kurun waktu enam bulan terakhir persentase penduduk miskin yang tinggal di daerah perdesaan turun sebesar 2,10 persen. Adapun di daerah perkotaan turun 0,62 persen. Secara absolut, selama periode Maret 2012 – September 2012, penduduk miskin di perdesaan berkurang 39.969 orang sementara di perkotaan turun sebanyak 16.075 orang. Secara keseluruhan, jumlah penduduk miskin lebih banyak tinggal di perkotaan dibanding perdesaan, yakni 57,89 persen. Adapun sisanya 42,10 persen sisanya berada di perdesaan. Jawa Barat memiliki catatan lebih baik. Sampai September 2012 lalu, BPS mencatat, adanya 4.421.480 penduduk miskin atau 9,89 persen dari jumlah penduduk.  Adapun Jawa Tengah dengan jumlah penduduk 32.380.687 jiwa, jumlah penduduk miskinnya berjumlah 4.863.410 jiwa atau 14,98 persen. Sementara Jawa Timur dengan jumlah penduduk  37.436.011 jiwa, jumlah penduduk miskinnya mencapai 4.950.540 jiwa atau 13,08 persen. Melihat angka tersebut, tingkat kemiskinan Jawa Barat berada di bawah rata-rata kemiskinan nasional sebesar 11,66 persen.

Contoh konkret dari pengalaman Saya sendiri, pada tahun 2009 Saya pernah pergi ke daerah Ujung Genteng, di daerah sukabumi, dekat pantai selatan, provinsi Jawa Barat. Di desa ujung genteng masih walaupun tempat pariwisatanya  seperti pantai, tempat penangkaran penyu sangat ramai dan  sangat diminati. Dalam hal ini saya pikir dearah desa ujung genteng ini pasti kemiskinannya tidak terlalu tinggi. Tetapi ternyata di daerah uung genteng masih banyak orang-orang yang bekerjanya serabutan atau tidak tentu, lalu masih banyak anak-anak yang putus sekolah. Mereka tengelam dalam garis kemiskinan. Bahkan listrik pun belum semuanya penduduk desa ujung genteng menikmati fasilitas listrik. Semoga saja mungkin sudah beberapa tahun ini kemiskinan di daerah ujung genteng dan daerah lain pun sudah berkurang, dan mulai menuju kearah yang lebih baik.

v  Tingkat pengangguran

Jawa Barat mengalami penambahan jumlah angkatan kerja. Pada bulan Februari 2013 angkatan kerja berjumlah 20.388.637 orang, sedangkan pada Februari 2012 sebanyak 20.138.658 orang, atau mengalami peningkatan sebesar 249.979 orang pada kurun waktu satu tahun.

Jumlah penduduk yang bekerja di Jawa Barat pada Februari 2013 juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan Februari 2012. Pada bulan Februari 2013 penduduk yang bekerja tercatat sebanyak 18.573.371 orang, mengalami kenaikan 403.719 orang dibandingkan Februari tahun yang lalu sebanyak 18.169.652 orang. Selama kurun waktu satu tahun terjadi penurunan jumlah penganggur sebanyak 153.740 orang. Pada Februari 2012 penganggur di Jawa Barat mencapai 1.969.006 orang, sedangkan pada bulan Februari 2013 tercatat penganggur sebanyak 1.815.266 orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat mengalami penurunan sebesar 0,88 persen dari 9,78 persen pada Februari 2012, menjadi 8,90 persen pada Februari 2013. Penduduk Jawa Barat yang bekerja dengan status sebagai buruh/karyawan merupakan komposisi tertinggi, yaitu sebanyak 8,17 juta orang (43,99 persen), diikuti berusaha sendiri sebesar 3,39 juta orang (18,26 persen), dan berusaha dibantu buruh tidak tetap 2,16 juta orang (11,65 persen), sedangkan yang paling sedikit adalah berusaha dibantu buruh tetap sebesar 637 ribu orang (3.43 persen). Mayoritas di antara angkatan kerja yang bekerja adalah yang berpendidikan SD ke bawah (48,98 persen), sedangkan yang tamat universitas hanya 6,19 persen dan persentase terkecil adalah lulusan Diploma I/II/III (2,79 persen). Berdasarkan jumlah jam kerja pada Februari 2013, sebanyak 14,19 juta orang (76,43 persen) bekerja di atas 35 jam per minggu, sedangkan penduduk bekerja dengan jumlah jam kerjakurang dari 15 jam per minggu mencapai 789 ribu orang (4,25 persen).

v  Tingkat ketimpangan di berbagai bidang.

Sektor perdagangan : Di Provinsi Jawa Barat, sektor perdagangan (26,51 persen), industri (20,08 persen) dan pertanian (19,61 persen) menjadi penampung terbesar tenaga kerja pada Februari 2013. Jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2012, jumlah penduduk yang bekerja di sektor perdagangan bertambah 113.297 orang (2,36 persen), di sektor industri mengalami pengurangan 9.271 orang (-0,25 persen), sedangkan di sektor pertanian menningkat sebanyak 15.837 orang (0,44 persen).

Dari daftar ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia yang disusun menurut produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku. Data di sini adalah data untuk tahun 2008 yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik. Provinsi Jawa Barat peringkat ke 14, dan jumlah PDRB Provinsi Jawa Barat adalah 14.723.

Pendidikan: dilihat dari tingkat kesejahteraan pendidikan: Dari sejumlah 18.893.835 jiwa angkatan kerja di Provinsi Jawa Barat, separuhnya (9.277.203 orang) hanya mengenyam pendidikan SD. Dan dari jumlah angkatan kerja sebanyak itu, sekitar 20% atau 1.951.391 orang adalah pengangguran. Kondisi yang demikian, menggambarkan bahwa tingkat pendidikan rakyat Jawa Barat masih rendah. Kemampuan dengan latar belakang pendidikan rendah biasanya hanya mampu bekerja sebagai buruh.

Kesehatan: Tingkat kesehatan penduduk Jawa Barat terkait masalah lingkungan bisa ditinjau dari banyaknya penduduk yang mengalami sakit yang dirinci menurut jenis penyakitnya, khususnya penyakit yang diakibatkan oleh buruknya kualitas udara. Penyakit-penyakit tersebut antara lain adalah: Penyakit ISPA seperti batuk, pilek, sesak nafas, Penyakit kulit, Penyakit perut. Berdasarkan data dari Suseda Jawa Barat, pada tahun 2012 sebesar 47,77% masyarakat menderita penyakit ISPA (batuk, pilek, sesak nafas); 20,02% menderita penyakit panas, 7,09% menderita sakit kepala, 1,86% menderita sakit gigi, 2,34% menderita penyakit perut (diare/buang air) dan sebesar 16,92% menderita penyakit lainnya.

Tingkat pelayanan publik: Hasil penilaian itu dikelompokkan menjadi tiga zona. Zona merah menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah atau tidak memenuhi UU Pelayanan Publik, zona kuning menunjukkan tingkat kepatuhan sedang, dan zona hijau menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi. Hasil observasi menunjukkan, pelayanan publik di tingkat provinsi secara nasional masih belum mematuhi UU Pelayanan Publik. Baru 9% yang sudah mematuhi UU Pelayanan Publik. Sebanyak 60,5% masih berada di zona merah dan 30,5% di zona kuning. Secara nasional, terdapat empat instansi yang pelayanan publiknya masih buruk yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan. Tingkat kepatuhan pelayanan publik Jawa Barat sebagian besar masih berada di zona merah, 45,5% pelayanan publiknya belum patuh UU Pelayanan Publik. Sebanyak 36,4% di zona kuning, dan hanya 18,2% di zona hijau.

Provinsi Jawa Timur

v  Tingkat kemiskinan : dari data BPS terbaru pada September 2013 tentang jumlah dan presentase penduduk mikin di Indonesia menurut provinsi. Provinsi Jawa Timur jumlah penduduk miskinnya di kota adalah 1,622,03. Di desa 3.243,79. Jika di jumlah jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur seluruhnya adalah 4.865,82. Lalu untuk presentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat adalah 12,73%.  Disparitas kemiskinan di Jawa Timur dengan jumlah penduduk  37.436.011 jiwa, jumlah penduduk miskinnya mencapai 4.950.540 jiwa atau 13,08 persen. Melihat angka tersebut, tingkat kemiskinan Jawa Barat berada di bawah rata-rata kemiskinan nasional sebesar 11,66 persen. Badan Pusat Statistik menyatakan Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Laporan terbaru Badan Pusat Statistik yang berdasarkan pada hasil survei sosial ekonomi nasional paa September 2013 menyebutkan jumlah penduduk miskin Jawa Timur mencapai angka 4,86 juta. Sebanyak 1,62 juta dari angka itu merupakan penduduk miskin perkotaan, sisanya penduduk di pedesaan. Sepanjang 2013,  jumlah seluruh penduduk miskin di Indonesia bertambah menjadi 28,55 juta orang. Bila dibandingkan dengan data pada Maret lalu, jumlah penduduk miskin telah bertambah sebanyak 0,49 juta orang. Pulau Jawa masih menjadi penyumbang penduduk miskin terbesar, dengan jumlah sekitar 15,55 juta orang. Setelah Jawa Timur, peringkat kedua dan ketiga jumlah penduduk miskin terbanyak ada di provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat. BPS mengaku peningkatan jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh pertumbuhan inflasi yang cukup tinggi sebesar 0,52 pada Juni 2013. Tingginya angka inflasi tersebut ditenggarai disebabkan oleh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak. Selain hal itu, GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan, sedangkan GKBM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Selama periode survei tersebut, Garis Kemiskinan telah dinaikkan sebesar 7,85 persen atau Rp 21.325, menjadi Rp 292.951. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita di bawah angka tersebut, secara otomatis masuk dalam kategori penduduk miskin. 

v  Tingkat pengangguran: Demikian data yang dirilis BPS Jatim per Pebruri 2013, bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur pada Februari 2013 mencapai 4,00 persen, menurun dibanding TPT Agustus 2012 (4,12 persen) dan TPT Februari 2012 (4,14 persen). Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada Februari 2013 mencapai 20,095 juta orang, bertambah sekitar 0,194 juta orang dibanding angkatan kerja Agustus 2012 sebesar 19,901 juta orang, dan juga lebih tinggi 0,264 juta orang dibanding Februari 2012 sebesar 19,831 juta orang. Jumlah penduduk yang bekerja di Jawa Timur pada Februari 2013 mencapai 19,291 juta orang, bertambah sekitar 0,209 juta orang dibanding keadaan Agustus 2012 sebesar 19,082 juta. BPS juga menyimpulkan bahwa keadaan ketenagakerjaan di Jawa Timur pada Februari (Triwulan I) tahun 2013 menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan keadaan Agustus 2012. Hal ini terihat dari peningkatan jumlah angkatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran.

Pada Februari 2013, Jumlah angkatan kerja bertambah sebanyak 194 ribu orang dibanding keadaan Agustus 2012 dan bertambah 279 ribu orang dibanding keadaan Februari 2012. Penduduk yang bekerja pada Februari 2013 bertambah sebanyak 209 ribu orang dibanding keadaan Agustus 2012, dan bertambah 279 ribu orang dibanding keadaan setahun yang lalu (Februari 2012). Sementara jumlah penganggur pada Februari 2013 mengalami sedikit penurunan yaitu sebanyak 15.185 orang jika dibanding keadaan Agustus 2012, dan mengalami penurunan sebanyak 15.082 orang jika dibanding keadaan Februari 2012. Peningkatan jumlah angkatan kerja, berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 0,5 persen poin. Peningkatan penduduk yang bekerja terjadi pada Sektor Industri (16,563 ribu orang), Perdagangani (173,689 ribu orang), SektorJasa (138,627 ribu orang) dan Sektor Lainnya (74,054 ribu orang). Sedang sektor Pertanian, Sektor Konstruksi  dan Sektor Transportasi mengalami penurunan. Indikator utama ketenagakerjaan yang sering digunakan sebagai indikasi keberhasilan dalam menangani masalah pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Dalam Tolok Ukur Kinerja Pemerintah Jatim, TPT menjadi satu Capaian indikator Capaian Kinerja Umum IKU) dalam RPJMD sampai dengan 2014. Rumusan TPT diperoleh dari perbandingan antara jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja.

v  Tingkat ketimpangan diberbagai bidang.

Sektor perdangangan: Dari sisi pertumbuhan ekonomi tahun 2012, Jawa Timur tumbuh pada angka 7,27 persen, di atas rata-rata nasional 6,5%. Secara makro ekonomi memang capaian demikian sangat baik apalagi karena inflasi kumulatif tahun 2012 hanya mencapai 4,30 persen. Dari aspek sumber pertumbuhan terbesar berasal dari pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan tulang punggung utama bagi perekonomian Jawa Timur. Dari hasil penghitungan PDRB telah diketahui bahwa nilai tambah sektor perdagangan, hotel dan restoran atas dasar harga berlaku tahun 2012 sebesar Rp 304,50 triliun, atau setara dengan 30,40 persen dari total nilai PDRB Jawa Timur. Pertumbuhan sektor ini tahun 2012 sebesar 10,06 persen, lebih besar dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,81 persen. Perekonomian Jawa Timur dari waktu ke waktu terus tumbuh dan berkembang. Kondisi faktual tersebut dapat ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya dan pengurangan distorsi pembangunan. Pertumbuhan ekonomi mencapai 7,22 persen di tahun 2011 dan menjadi 7,27 persen pada tahun 2012. Bila ditinjau dari tingkat pertumbuhan PDRB Jawa Timur, maka di balik tingkat pertumbuhahan di atas 7%, bisa dicatat bahwa: Pertumbuhan sektor-sektor Perdagangan, Hotel, Restoran, Komunikasi dan Angkutan dan Keuangan, sewa dan Jasa perusahaan sangat mendongkrak capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sampai 2012. Meskipun secara struktur ekonomi Jawa Timur masih menempatkan sektor pertanian yang berkontribusi 15,4% persen dari total PDRB, sebagai salah satu dari 3 sektor utama, namun pertumbuhan sektor pertanian rata-rata paling rendah dibanding pertumbuhan seluruh sektor lain. Sementara sektor lain yang lebih didorong oleh perkembangan kinerja swasta tumbuh cukup tinggi. Seperti sektor industri pengolahan, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (30%) tumbuh 9,81 persen.

Pendidikan: Provinsi Jawa Timur: Penduduk yang bersekolah selama periode tahun pelajaran 2009/2010 – 2010/2011 mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya murid tercatat pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Terjadi peningkatan pada jumlah murud TK, SMP dan SMK, sedangkan jumlah murud SD dan SMU mengalami penurunan.  Rasio murid sekolah tiap tingkatan pada tahun 2010 adalah 47 (TK), 173 (SD), 358 (SMP), 401 (SMU) dan 481 (SMK). Sedangkan rasio murid-guru masing-masing 13 (TK), 14 (SD), 14 (SMP), 13 (SMU), dan 14 (SMK). Jumlah Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah di Jawa Timur pada tahun 2010 berturut-turut adalah 6.694 unit, 2.841 unit dan 1.221 unit dengan jumlah murid sebanyak 819.626 orang (Ibtidaiyah), 495.843 orang (Tsanawiyah), dan 212.374 orang (Aliyah). Jumlah sekolah dan penduduk yang bersekolah di Provinsi Jawa Timur Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Jawa Timur sebanyak 8 PTN yang tersebar di 3 kabupaten/kota dan terdapat 326 perguruan tinggi swasta. Data lebih rinci mengenai komposisi mahasiswa dan dosen pada masing-masing perguruan tinggi dapat dilihat pada Tabel.5.44. sampai dengan Tabel. 5.45. Dilihat pada Tabel 5.46 penduduk laki-laki berusia 19 – 24 tahun yang berpendidikan SLTA sebesar 747.521 orang. Sedangkan yang tidak sekolah, mencapai 10.108 orang pada usia 13 – 15 tahun. Sedangkan penduduk laki-laki di provinsi Jawa Timur yang berpendidikan universitas mencapai 29.444 orang. Berdasarkan data pada  tabel 5.47 penduduk perempuan berusia 19 – 24 tahun yang berpendidikan SLTA mencapai 692.884 orang, sedangkan yang tidak sekolah mencapai 7.722 orang pada usia 13 – 15 tahun. Sedangkan penduduk perempuan di provinsi Jawa Timur yang berpendidikan diploma, mencapai angka 46.586 orang.

Kesehatan: Rata-rata Angka Harapan Hidup (AHH) di Jawa Timur selama empat tahun terakhir (2009 – 2012) menunjukkan trend meningkat yaitu dari 69,15 (2009) menjadi 70,09 (2012) atau meningkat 0,94. Angka Harapan Hidup (AHH) periode 2009-2012 ini, masih saja tidak sedinamis peningkatannya dengan AHH  tahun 2003- 2007. Dimana pada Tahun 2007 AHH Jatim sebesar 68,7 tahun, dan dibanding tahun 2003 sebesar 66,80 tahun, sehingga terdapat peningkatan 1,89 tahun. Sehingga meski diklaim dalam LKPJ AMJ Gubernur Jawa Timur Tahun 2009-2012, sebagai indikasi terjadinya perbaikan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat selama kurun waktu 4 tahun terakhir, namun dengan kapasitas fiskal yang jauh lebih memadai dibanding era pemerintahan sebelumnya, patut dicatat bahwa pencapaian kinerja peningkatan AHH Jawa Timur sampai 70,09 tahun pada tahun 2012 menjadi satu perhatian tersendiri karena masih lebih rendah dibanding rata-rata nasional Tahun 2011 sebesar 70,74.

Tinkat pelayanan publik: Hasil penilaian itu dikelompokkan menjadi tiga zona. Zona merah menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah atau tidak memenuhi UU Pelayanan Publik, zona kuning menunjukkan tingkat kepatuhan sedang, dan zona hijau menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi. Hasil observasi menunjukkan, pelayanan publik di tingkat provinsi secara nasional masih belum mematuhi UU Pelayanan Publik. Baru 9% yang sudah mematuhi UU Pelayanan Publik. Sebanyak 60,5% masih berada di zona merah dan 30,5% di zona kuning. Secara nasional, terdapat empat instansi yang pelayanan publiknya masih buruk yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan. Tingkat kepatuhan pelayanan publik tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Tidak ada pelayanan publik yang berada di zona merah. Pelayanan publik di zona hijau mencapai 75%, sisanya di zona kuning.

Provinsi DKI Jakarta

v  Tingkat kemiskinan: Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di DKI Jakarta pada bulan September 2012 sebesar 366,77 ribu (3,70 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2012 yang berjumlah. 363,20 ribu (3,69 persen), berarti jumlah penduduk miskin naik sebesar 3,57 ribu atau meningkat 0,01 poin. Pada bulan Maret 2013, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di DKI Jakarta mencapai 354,19 ribu orang (3,55 persen), berkurang sebesar 9,01 ribu orang (0,14 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2012 yang sebesar 363,20 ribu orang (3,69 persen). Jika dibandingkan dengan bulan September 2012,  artinya terjadi perubahan  bahwa jumlah penduduk miskin berkurang sebesar 12,6 ribu orang (0,15 persen). 

v  Tingkat pengangguran: Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi DKI Jakarta pada Februari 2013 sebesar 9,94 persen, mengalami penurunan 0,78 poin dibandingkan keadaan Februari 2012 (10,72 persen). Namun demikian secara absolut jumlah pencari kerja mengalami penurunan sebesar 53,34 ribu orang, dari 566,51 ribu orang pada Februari 2012 menjadi 513,17 ribu orang pada Februari 2013. Dari data Jumlah angkatan kerja pada Februari 2013 tercatat 5,16 juta orang, berkurang sekitar 119,28 ribu orang dibandingkan jumlah angkatan kerja pada Februari 2012 sebesar 5,28 juta orang. Jumlah angkatan kerja di Provinsi DKI Jakarta pada Agustus 2013 mencapai 5,18 juta orang, berkurang 189 ribu orang dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja Agustus 2012 yaitu 5,37 juta orang. Jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi DKI Jakarta pada bulan Agustus 2013 sebesar 4,71 juta orang, berkurang 126 ribu orang jika dibandingkan dengan keadaan bulan Agustus 2012 sebesar 4,84 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi DKI Jakarta pada bulan Agustus 2013 mencapai 9,02 persen, mengalami penurunan sebesar 0,85 poin dibandingkan keadaan Agustus 2012 yaitu 9,87 persen.

Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Utama, Tahun 2012-2013 (Ribu Orang)

v  Tingkat ketimpangan diberbagai bidang:

Pendidikan: Penduduk yang berusia lebih dari 10 tahun menurut pendidikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir di provinsi DKI Jakarta, yang berpendidikan tamatan SLA paling banyak, yaitu 35,96% di tahun 2010. Sementara untuk yang hanya tamatan SD paling sedikit yaitu sebesar 9,15%. Dilihat dari tabel 5.40, penduduk DKI Jakarta sudah dan sangat sadar dan menganggap penting akan pendidikan. Akan tetapi untuk yang menempuh pendidikan sampai dengan Akademi/Universitas turun dilihat dari tahu 2008 yaitu sebesar 16,61%, dan di tahun 2010 hanya 13,90%. Hal ini dikarenakan, pendidikan di universitas makin lama makin mahal, yang membuat kebanyakan masyarakat Jakarta, lebih memilih langsung bekerja di banding kuliah.

Kesehatan: kesehatan warga Jakarta saat ini dinilai sebagian kalangan masih rendah atau jauh dari harapan. Terutama warga yang tinggal di lingkungan perumahan kumuh sehingga mengakibatkan warga rentan terserang wabah penyakit. Masalah ini diperparah dengan rendahnya perilaku serta pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan. Karena itu, tampaknya, pelayanan kesehatan menjadi masalah yang krusial di Ibukota.

Tingkat pelayanan publik: Minimnya pelayanan juga ditunjukan kepada rumah sakit di DKI Jakarta. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) menunjukan, pelayanan kesehatan rumah sakit di Jakarta masih buruk. Bahkan lebih buruk dibanding pelayanan di Puskesmas di tingkat kelurahan dan kecamatan di Ibukota.

Provinsi Jawa Tengah

v  Tingkat kemiskinan: Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah tergolong tinggi. Tahun lalu, angka kemiskinan provinsi ini mencapai 14,4 persen. Selain menjadi yang tertinggi kedua di pulau jawa, tingkat kemiskinan di provinsi ini juga masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional. Demikian pula halnya dengan kedalaman dan keparahan kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat,angka indeks Jawa Tengah untuk kedua indikatortersebut masih lebih tinggi daripada angka nasional. Angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah masih cukup tinggi, yaitu sebesar 14,98 persen atau di atas rata-rata nasional sebanyak 11 persen, Provinsi Jawa Tengah yang berpenduduk 38,5 juta jiwa hingga kini belum tuntas menghadapi problem kemiskinan. Dalam beberapa tahun terakhir, angka kemiskinan memang menurun, dari 17,72 persen (6 juta jiwa) tahun 2009 menjadi 14,98 persen (4,86 juta jiwa) pada 2012 dari jumlah penduduk saat itu 32,3 juta jiwa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jateng tahun 2012, dari sekitar 4,97 juta jiwa penduduk miskin, sekitar 2,97 juta jiwa di antaranya tinggal di wilayah desa.

v  Tingkat pengangguran: diketahui Jumlah angkatan kerja di Jawa Tengah Februari 2013 mencapai 16,91 juta orang, berkurang sekitar 186 ribu orang dibanding angkatan kerja Agustus 2012 sebesar 17,09 juta orang dan berkurang 213 ribu juta orang jika dibanding Februari 2012 yang sebesar 17,12 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Tengah pada Februari 2013 mencapai 5,57 persen, mengalami penurunan sebesar 0,06 persen dibanding TPT Agustus 2012 dengan nilai TPT sebesar 5,63 persen dan jika dibandingkan dengan Februari 2012 juga mengalami penurunan sebesar 0,31 persen poin dengan nilai TPT sebesar 5,88 persen.

v  Tingkat ketimpangan diberbagai bidang:

Pendidikan : Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Jawa Tengah menjadi salah satu persoalan pasling dasar. Sarana pendidikan yang tidak merata dan hanya terpusat diperkotaan menyebabkan kesempatan bagi masyarakat pedesaan untuk mengenyam pendidikan sangat terbatas. Ditilik dari data BPS, rata - rata lama sekolah di Jateng merupakan yang terendah di Jawa. Sebagian besar warganya hanya mampu menyelesaikan pendidikan hingga kelas II sekolah menengah pertama.

Kesehatan : kesehatan di provinsi jawa tengah sebenarnya tidak jauh berbeda dengan provinsi lain yang di pulau jawa. Tidak jarang ditemui bahwa pelayanan kesehatan untuk masyarakat kurng mampu kurang diperhatikan. Jamianan kesehatan gratis pun belum terealisai sepenuhnya.

Tingkat pelayanan publik : dari data Peringkat Terbaik Pelayanan Publik Tingkat Provinsi, dan Peringkat Pelayanan Informasi Pemerintah Tingkat Provinsi. Provinsi Jawa Tengah menempati posisi peringkat ke2. 

Provinsi DI Yogyakarta

v  Tingkat kemiskinan: Faktanya meski menyandang status Daerah Istimewa angka kemiskinan DIY ternyata tak kalah “istimewa”. Data Badan Pusat Statistik (BPS) terkini pada September 2013 menunjukkan persentase penduduk miskin kota dan desa di DIY sebesar 15,03%. Angka tersebut memang turun dari periode yang sama tahun 2012. Namun tingkat kemiskinan di DIY tetap menjadi yang terbesar di antara seluruh Provinsi di Jawa. Sebagai gambaran DKI Jakarta yang dikenal memiliki banyak penduduk miskin kota persentase kemiskinannya sebesar 3,72%. Sementara Banten yang dikenal sebagai salah satu provinsi tertinggal memiliki angka kemiskinan 5,89%. DIY pun masuk ke dalam 10 besar provinsi termiskin di Indonesia.

Data BPS terbaru pada September 2013 tentang jumlah dan persentase penduduk miskin Indonesia menurut Provinsi. DIY dengan persentase kemiskinan 15,03% menjadi yang tertinggi se-Jawa (www.bps.go.id) Ada sekitar 535 ribu penduduk miskin di DIY yang sebagian besar di antaranya justru berada di kota yakni 325 ribu sementara 209 ribu adalah penduduk miskin desa. Definisi penduduk miskin menurut BPS sendiri adalah penduduk yang konsumsinya berada di bawah garis kemiskinan. Sementara itu garis kemiskinan di DIY pada periode yang sama sesuai berita statistik BPS Provinsi DIY sebesar Rp. 303.843.

Meski angkanya turun namun persentase kemiskinan di DIY masih tetap tinggi (Tabel dari Beritas Resmi Statistik BPS Provinsi DIY, 2 Januari 2014). Fakta tingkat kemiskinan DIY yang tertinggi se-Jawa tentu sangat mengejutkan dan mungkin tak banyak disadari. Apalagi menurut Kantor Perwakilan. Bank Indonesia DIY pertumbuhan ekonomi wilayah ini pada 2013 diperkirakan sebesar 4,5%-5,5% yang meski melambat tapi tetap tinggi. Ini membuktikan bahwapertumbuhan ekonomi tidak berdampak signifikan terhadap angka kemiskinan di DIY.

v  Tingkat pengangguran: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Agustus 2013 mencapai 6,25 persen. Angka tersebut mengalami peningkatan dibanding TPT Februari 2013 sebesar 5,92 persen dan dibandingkan TPT Agustus 2012 meningkat 6,14 persen. Tenaga kerja di Indonesia pada Agustus 2013 menunjukkan adanya penurunan jumlah angkatan kerja sebanyak 3,0 juta orang dibanding keadaan Februari 2013.

v  Tingkat ketimpangan diberbagai bidang:

Pendidikan : Menariknya faktor pendidikan yang selama ini dianggap sebagai salah satu faktor jamak yang mempengaruhi pola pikir masyarakat memicu menguatnya mata rantai kemiskinan sepertinya kurang berlaku di DIY. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY justru tertinggi ketiga se-Indonesia setelah Riau dan DKI Jakarta. Dengan demikian masalah kemiskinan di DIY bukan lagi mengenai rendahnya pendidikan atau hambatan cara pandang masyarakatnya melainkan masalah bagaimana meningkatkan kemandirian dan pendapatan penduduk DIY. di provinsi D.I. Yogyakarta penduduk laki-laki yang berusia 5-24 tahun dilihat dari golongan umur dan status pendidikan. Usia 7 – 12 tahun yang duduk di bangku Sekolah Dasar paling banyak, yaitu sejumlah 148.435 orang. Dan yang paling sedikit adalah berusia 19 – 24 tahun yang duduk di bangku SLTP yaitu 655 orang. Penduduk Laki-laki Berusia 5-24 Tahun Menurut Golongan Umur dan Status Pendidikan Hingga tahun 2011, dari sejumlah perguruan tinggi yang ada, jumlah mahasiswa yang menempuh pendidikan di Yogyakarta mencapai 78.992 orang. Data selengkapnya tertera pada Tabel 5.50.
Daftar Jumlah Mahasiswa dan Dosen di D.I. Yogyakarta Pada tahun 2010 untuk jenjang TK hingga Sekolah Menengah Atas tercatat 5.178 unit sekolah atau meningkat 2,07 persen dibandingkan dengan tahun 2009 yang tercatat 5.073 sekolah.     Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), pada tahun 2010 memiliki 1.858 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 294.224 anak dan diasuh oleh 22.141 guru. Untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tercatat sebanyak 421 sekolah (SMP) dengan 127.214 anak didik yang diasuh oleh 10.798 orang guru.
Pada Sekolah Menengah Umum, tercatat sebanyak 5.624 orang guru yang mengajar 81.315 siswa yang tersebar pada 165 sekolah. Adapun untuk tingkat Sekolah Menengah Kejuruan terdapat 195 unit sekolah dengan 77.077 siswa yang diajar oleh 8.067 orang guru. Jumlah murid putus sekolah tercatat 1.425 anak atau mengalami peningkatan 1,01 persen dibandingkan tahun 2009. Pada jenjang perguruan tinggi negeri, Provinsi D.I.Yogyakarta memiliki 10 perguruan tinggi, dengan jumlah mahasiswa keseluruhan sebanyak 78.992 orang dengan jumlah dosen tetap sebanyak 4.545 orang. Adapun perguruan tinggi swasta (PTS) tercatat sebanyak 112 institusi dengan rincian 38,39 persen akademi, 34,82 persen sekolah tinggi, 16,07 persen universitas serta masing-masing 7,14 persen politeknik dan 3,57 persen institut, dengan jumlah mahasiswa sebanyak154.222 orang yang diasuh oleh 6.102 orang dosen.

Kesehatan dan Tingkat pelayanan publik : DI Yogyakarta mnenpati peringkat posisi ke-4 dari Peringkat Terbaik Pelayanan Publik Tingkat Provinsi, dan Peringkat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tingkat Provinsi. Lalu, peringkat ke-3 untuk Peringkat Pelayanan Informasi Pemerintah Tingkat Provinsi.

Provinsi Banten

v  Tingkat kemiskinan:

Menurut Daerah, 2002-2010

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Pada tahun 2006, jumlah penduduk miskin di Banten mencapai puncaknya yaitu tercatat sebesar 904.300 penduduk miskin (9,79 persen) berada di bawah garis kemiskinan. Banyaknya penduduk miskin pada tahun 2006 lebih disebabkan karena pada periode penghitungan tersebut (Juli 2005-Maret 2006), pemerintah kembali menaikan harga BBM (tahap 2) pada bulan Oktober 2005, yang menjadi pemicu inflasi pada bulan tersebut sebesar 6,88 persen. Akibatnya penduduk yang tergolong tidak miskin namun penghasilannya berada disekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser posisinya menjadi miskin. Sehingga pada tahun 2006 tercatat sebesar 904.300 penduduk miskin (9,79 persen) berada di bawah garis kemiskinan. Program-program anti kemiskinan yang digulirkan oleh pemerintah seperti BLT, PNPM Mandiri, P2KP dan lain sebagainya, membuat jumlah penduduk miskin terkoreksi dan terus mengalami penurunan pada tahun 2007 sampai dengan 2010. Pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 886.200 orang (9,07 persen), pada tahun 2008 menurun menjadi 816.742 orang (8,15 persen), kemudian pada tahun 2009 mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 788.067 orang (7,64 persen), hingga pada tahun 2010 ini jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 758.163 orang atau sekitar 7,16 persen penduduk berada dibawah garis kemiskinan.

v  Tingkat pengangguran: Angka Penggangguran di Provinsi Banten sangat fluktuatif yang tercatat pada tabel 1 mencapai 726.577 Jiwa pada tahun 2010 yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 652.362 Jiwa dari jumlah penduduk Banten yang mencapai 10.632.166 Jiwa. Dari data yang ada, kita bisa melihat angka tingkat pengangguran tertinggi di Banten terjadi pada tahun 2006, dimana Kabupaten Tangerang menyumbang angka pengangguran tertinggi yaitu 311.748 Jiwa. Dari tahun ke tahun, Kabupaten Tangerang selalu memiliki angka pengangguran tertinggi dibandigkan Kota atau Kabupaten lainnya di Banten. Penurunan Angka Pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2007 di daerah Kabupaten Pandeglang. Angka pengangguran terendah dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 dimiliki oleh Kabupaten Lebak pada angka 9.423 Jiwa. Angka pengangguran bisa disebabkan oleh output atau jumlah barang yang tersedia melebihi jumlah konsumsi masyarakat. Sehingga para pelaku produsen menurunkan angka produksi sehingga mencapai batas maksimal konsumsi masyarakat yang akhirnya para produsen akan menurukan pengugunaan faktor-faktor produksi, salah satunya tenaga kerja.

v  Tingkat ketimpangan diberbagai bidang:

Pendidikan : Puluhan ribu anak usia sekolah di Provinsi Banten baik tingkat SD, SMP dan SMA tidak mengenyam bangku sekolah. Bahkan ribuan lulusan sekolah tingkat SMA dan perguruan tinggi,
banyak yang menganggur kerena tidak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan lapangan pekerjaan yang ada di Provinsi Banten. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Hudaya Latoconsina mengatakan, secara umum partisipasi pendidikan di Provinsi Banten menunjukan perkembangan yang cukup baik. Namun dia mengakui, masih ada anak usia sekolah tingkat SD yang tidak sekolah, yaitu mencapi 27.000  orang. “Tidak hanya itu, anak usia sekolah tingkat SMP juga masih sebanyak yaitu 7.000 orang,” ujar Hudaya, beberapa waktu lalu. Bahkan yang lebih menghawatirkan, kata Hudaya, yaitu  partisipasi tingkat SMA,  dari 620.000 anak usia sekolah tingkat SMA yang ada di Banten saat ini, hanya 68,55 saja yang sekolah. Sedangkan sebanyak 31,45 %, dinyatakan tidak sekolah, karena drop out. “Tapi untuk pendidikan tinggi cukup bagus perkembanganya, yaitu dari 5,% saat awal Banten berdiri menjadi 12,81% pada saat ini,” terang Hudaya. Masih rendahnya partisipasi sekolah di Banten ini, menurut Hudaya, salahsatunya karena lemahnya layanan pendidikan dan lemahnya kualitas pendidik yang ada saat ini. Sehingga bisa menimbulkan lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan.  “Permasalahan ini (rendahnya partisipasi sekolah) yang sedang kami selesaikan, agar pendidikan di Banten terus meningkat,” ujar Hudaya.   Sementara itu, Hudaya juga menyinggung tingginya pengangguran di Banten yang mencapai 600.000 hingga - 700. 000  orang. Jumlah pengangguran sebanyak itu rata-rata lulusan SMA dan Perguruan Tinggi. “Ini disebabkan pendidikan yang ada di Banten belum mengantarkan kebutuhan dunia ril (dunia kerja). Kopetesi guru belum mengantarkan kebutuhan riel,” ujarnya.  

Kesehatan dan Pelayanan Publik : Banten adalah salah satu dari 20 provinsi dengan angka tingkat kematian ibu dan bayi yang tinggi, menurut Departemen Kesehatan. Mendapatkan peringkat  ” rata-rata” oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2012 berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia, yang mengukur kemajuan pada kesehatan , pendidikan, dan pendapatan di 33 provinsi. Banten mencetak tingkat kemajuan 5,85 persen , dibandingkan dengan rata-rata nasional 6,25 persen. Layanan kesehatan yang berkualitas tetap menjadi mewah di banyak bagian Banten -  yang sebenarnya hanya beberapa jam berkendara dari Jakarta – sementara pemerintah telah meningkatkan dana transfer daerah setiap tahun. “Seperti peningkatan yang bertujuan untuk menghindari alokasi proporsional pengeluaran dan pendapatan antara pemerintah pusat dan daerah,”  kata Anton Tarigan, kepala urusan kelembagaan pemerintah daerah di Bappenas. ” Ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa pengeluaran dan  pendapatan sesuai untuk daerah yang berbeda.”

Pelayanan publik, terutama dalam perawatan kesehatan , tidak mencerminkan peningkatan yang signifikan dalam alokasi anggaran , karena sebagian besar pengeluaran dialokasikan ke belanja pegawai – gaji, tunjangan, dan kesejahteraan.

PROVINSI DILUAR JAWA

Papua Barat

v  Tingkat kemiskinan: Persentase penduduk miskin selama periode tahun 2006 – 2010 menunjukkan pola menurun. Persentase penduduk miskin turun dari 41,34 persen pada tahun 2006 menjadi 34,88 persen pada tahun 2010. Di samping keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, BPS Provinsi Papua Barat juga mencatat beberapa indikator yang masih perlu ditingkatkan. Indikator tersebut yaitu tingkat kedalaman kemiskinan di Provinsi Papua Barat naik dari 9,18 pada tahun 2008 menjadi 9,75 pada tahun 2009; dan tingkat keparahan kemiskinan naik dari 3,50 pada tahun 2008 menjadi 3,57 pada tahun 2009. Kondisi kemiskinan di Papua Barat pada tahun 2009 lebih dalam dan lebih parah dibandingkan dengan kondisi kemiskinan pada tahun 2008. Meskipun demikian, dibandingkan tahun 2007, kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan tahun 2009 masih lebih baik. Indeks kedalam kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan tahun 2007 untuk Provinsi Papua Barat masing-masing 12,97 dan 5,66. 

Berikut ini adalah grafik perkembangan jumlah penduduk yang berada di garis kemiskinan di prov.papua

v  Tingkat pengangguran: Tingkat pengangguran (TPT) turun dari 10,17 persen pada tahun 2006 menjadi 9,46 persen pada tahun 2007; 7,67 persen pada tahun 2008 dan 7,56 persen pada tahun 2009. Perkembangan angkatan kerja Provinsi Papua dalam 5 tahun terkahir meningkat. Jumlah angkatan kerja hingga akhir tahun 2013 (februari) mencapai 1693.738 jiwa atau sekitar 1,39 persen dari total angkatan kerja nasional, yang terdiri dari 1.646.038 jiwa penduduk bekerja dan 47.700 jiwa pengangguran terbuka. Persebaran jumlah angkatan kerja terbesar tahun 2012 terdapat di Kota Jayapura, yaitu sebanyak 116.394 jiwa, dan paling rendah di Kabupaten Supiori sebanyak 6.446jiwa.

Perkembangan Angkatan Kerja Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2008 dan 2012

v  Ketimpangan diberbagai bidang:

Di bidang kesehatan :

 Angka harapan hidup meningkat dari 67,3 tahun pada tahun 2006 meningkat menjadi 67,6 tahun pada tahun 2007; 67,90 tahun pada tahun 2008 dan 68,20 tahun pada tahun 2009. Angka kematian bayi per 100.000 kelahiran hidup turun dari 33,9 pada tahun 2006 menjadi 32,7 pada tahun 2007; 31,6 pada tahun 2008 dan 30,5 pada tahun 2009.

Di bidang pendidikan :

Angka melek huruf tahun 2009 meningkat dibandingkan tahun 2006 yaitu dari 88,55  persen menjadi 92,34 persen. Rata-rata lama sekolah meningkat dari 7,20 tahun pada tahun 2006 menjadi 8,01 tahun pada tahun 2009.

Riau

v  Tingkat kemiskinan: Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Riau pada September 2012 adalah 481,31 ribu atau 8,05 persen dari total penduduk. Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Riau September 2012 sebesar 481,31 ribu jiwa (8,05 persen). Jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2011 yang berjumlah 472,45 ribu jiwa (8,17 persen), jumlah penduduk miskin di Riau mengalami kenaikan sebanyak 0,9 ribu jiwa.  Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Riau pada Maret 2013 adalah 469,28 ribu atau 7,72 persen dari total penduduk.

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Riau Maret 2013 sebesar 469,28 ribu jiwa (7,72 persen). Jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret  2012 yang berjumlah 483,07 ribu jiwa (8,22 persen), penduduk miskin di Riau mengalami penurunan sebanyak  13,79 ribu jiwa.

Selama periode Maret 2012 - Maret 2013, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 11,92 ribu jiwa, dan di daerah perkotaan juga mengalami pengurangan sebesar 1,87 ribu jiwa.

Jumlah dan persentase penduduk miskin di Riau memperlihatkan kecenderungan menurun pada periode 2008-2013. Jumlah penduduk miskin menurun dari 566,67 ribu jiwa pada tahun 2008 menjadi 469,28 ribu jiwa pada bulan Maret  2013. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari  10,63 persen pada tahun 2008 menjadi 7,72 persen pada bulan Maret 2013. Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Riau September 2013 sebesar 522,53 ribu jiwa (8,42 persen). Jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2012 yang berjumlah 481,31 ribu jiwa (8,05 persen), jumlah penduduk miskin di Riau mengalami kenaikan sebanyak 41,22 ribu jiwa. Secara relatif terjadi kenaikan persentase penduduk miskin dari 8,05 persen pada September 2012 menjadi 8,42 persen pada bulan September 2013. Terjadi kenaikan sebesar 0,37 persen. Selama periode September 2012- September 2013, penduduk miskin di daerah perdesaan diperkirakan bertambah 34,92 ribu jiwa, sementara di daerah perkotaan diperkirakan bertambah 6,3 ribu jiwa.

v  Tingkat pengangguran: Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Riau Pada Agustus 2013 Sebesar 5,50 Persen Submitted by disyantik on Wed, 06/11/2013 - 2:31pm

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Riau pada Agustus 2013 mencapai 2.625.848 orang. Jika dibandingkan dengan total penduduk usia 15 tahun keatas yang berjumlah 4.127.474 orang, maka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Riau sebesar 63,62 persen. Jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Riau pada Agustus 2013 sebanyak 2.481.361 orang, dengan rincian sebanyak 941.463 orang di bekerja di daerah perkotaan dan sebanyak 1.539.898 orang bekerja di daerah pedesaan. Jumlah  pengangguran pada Agustus 2013 sebanyak 144.487, dengan demikian  Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Riau mencapai sebesar 5,50 persen, yang berarti naik jika dibandingkan dengan TPT di tahun 2012  yang hanya sebesar 4,30 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Riau pada Februari 2013 sebesar4,13 persen

Jumlah angkatan kerja di Riau pada Februari 2013 mencapai 2.815.864 orang, atau bertambah 192.368 orang (7,33 persen) dibandingkan jumlah angkatan kerja pada Februari 2012 sebesar 2.623.496  orang. Jumlah penduduk yang bekerja di Riau pada Februari 2013  sebesar 2.699.454 orang atau bertambah  211.597  orang (7,86 persen) dibandingkan dengan keadaan pada Februari 2012. Tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2013 sebesar 4,13 persen, lebih rendah dibandingkan keadaan pada Februari 2012 (5,17 persen). Pertanian masih merupakan sektor yang paling dominan dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau. Pada periode Februari 2013, penduduk yang  bekerja bekerja di sektor pertanian sebesar 44,8 persen, meningkat 1,17 persen dibandingkan dengan kondisi Februari 2012 sebesar 43,65 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Riau Pada Agustus 2012 Sebesar 4,30 Persen

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Riau sebesar 4,30 persen, yang berarti turun jika dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2011 yang mencapai 5,32 persen. Jumlah angkatan kerja di Provinsi Riau pada Agustus 2012 mencapai 2.506.776 orang. Jika dibandingkan dengan total penduduk usia 15 tahun keatas yang berjumlah 3.985.257 orang, maka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Riau sebesar 62,90 persen. Jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Riau pada Agustus 2012 sebanyak 2.399.002 orang, dengan rincian sebanyak 903.034 orang di bekerja di daerah perkotaan dan sebanyak 1.495.968 orang bekerja di daerah pedesaan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Riau pada Februari 2012 sebesar 5,17 persen

Jumlah angkatan kerja di Riau pada Februari 2012 mencapai 2.623.496  orang, atau bertambah 29.383 orang (1,12 persen) dibandingkan jumlah angkatan kerja pada Februari 2011 sebesar 2.594.113  orang. Jumlah penduduk yang bekerja di Riau pada Februari 2012  sebesar 2.487.857 orang atau bertambah  79.653  orang (3,2 persen) dibandingkan dengan keadaan pada Februari 2011. Tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2012 sebesar 5,17 persen, lebih rendah dibandingkan keadaan pada Februari 2011 (7,17 persen).

v  Tingkat ketimpangan diberbagai bidang:

Pendididkan :

Pendidikan Dasar: Pada tahun 2010/2011 Taman Kanak-kanak berjumlah 1.763 sekolah, 63.164 murid dan 7.886 guru dengan rasio murid terhadap guru 8,01 dan murid terhadap sekolah 35,83. Gambaran di atas menunjukkan perkembangan yang cukup berarti jika dibandingkan dengan tahun 2009/2010 dimana jumlah Taman Kanak kanak 1.406, murid 54.742, dan guru 5.320. Selanjutnya pada tahun 2010/2011 Sekolah  Dasar  berjumlah 3.361, murid 765.851 dan guru 52.523, dengan  rasio murid terhadap guru 14,58 dan ratio murid terhadap sekolah 227,86.

Pendidikan Menengah: Data statistik pendidikan menengah terbatas pada SLTP dan SMU di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional saja. Pada tahun 2010/2011 terdapat 892 SLTP umum, 344 SMU, dengan jumlah murid SLTP 223.172. Sedangkan rasio murid terhadap guru SLTP 11,74. Rasio    tersebut lebih rendah dibanding rasio pada tahun‑tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan tahun 2009/2010 yaitu 845 SLTP, 348 SMU, dengan 216.321 murid SLTP,  113.881 murid SMU serta guru SLTP        12.836 dan guru SMU 9.188 dengan rasio murid terhadap guru SLTP 16,85 dan murid terhadap guru SMU 12,39. Jika hal ini berkelanjutan, dikhawatirkan kualitas pendidikan akan menurun.

Pendidikan Tinggi: Pada tahun 2008 terdapat 5 buah universitas swasta, 30 sekolah tinggi, dan 24 akademi serta 4 poltek di Provinsi Riau dalam lingkungan APTISI Riau dan siap menampung lulusan SLTA.

Kesehatan : Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua   lapisan   masyarakat dapat memperoleh  pelayanan  kesehatan secara merata dan murah. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat  yang baik,  yang pada  gilirannya memperoleh kehidupan yang   sehat   dan produktif. Bila pada tahun 2009 terdapat 48 buah rumah sakit, 192 puskesmas, 738 puskesmas  pembantu, tahun 2010 jumlah  rumah sakit menjadi 50, puskesmas 200 dan puskesmas pembantu 816. Pada tahun 2009 data jumlah para medis (dokter) 1.583 orang yang terdiri dari 565 spesialis, 775 dokter umum dan 243 dokter gigi. Data tahun 2010 menunjukkan jumlah para medis (dokter) 1.858 orang yang terdiri dari 592 spesialis, 939 dokter umum dan 327 dokter gigi.
Dengan meningkatnya sarana kesehatan berarti tingkat  pelayanan  dapat dikatakan semakin baik. Walaupun tingkat pelayanan kesehatan semakin baik namun masih dirasakan kekurangannya dan penyebaran tenaga medis belum merata  pada masing-masing Kabupaten/Kota.
Guna menanggulangi tingginya laju pertumbuhan penduduk, pemerintah sejak tahun 70-an  melaksanakan program Keluarga Berencana. Tujuan Keluarga  Berencana adalah tercapainya suatu  masyarakat   yang sejahtera  melalui upaya perencanaan dan pengendalian jumlah kelahiran.

Kalimantan Timur

v  Tingkat kemiskinan: Grafik warga miskin Kaltim yang cenderung fluktuatif, membuat peserta diskusi yang dipandu Direktur Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) Area Kaltim Sofyan Masykur, menjadi bersemangat. Bukan karena jumlah warga miskin makin menurun, tapi program penanggulangan yang digalakkan pemerintah selama ini terkesan stagnan. Itu tergambar dari data yang dibeber Asisten III Sekprov Kaltim Sutarnyoto saat diskusi di gedung Kaltim Post Biro Samarinda, Kompleks Mahakam Square, Jl Untung Suropati Selasa (3/11). Menilik data lima tahun terakhir, tahun 2004 jumlah warga miskin mencapai 318.200 jiwa (11,57 persen), pada 2005 turun menjadi 299.100 jiwa (10,57 persen). Namun pada 2006 bertahan di angka 299.100 jiwa (10,57 persen), lalu pada 2007 turun menjadi 324.800 jiwa (10,74 persen), dan tahun 2008 juga turun menjadi 259.450 jiwa (9,51 persen). Adapun dana yang dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan ini mencapai Rp 928,1 miliar, terdiri dari dana APBN Rp 649,1 miliar dan APBD Kaltim Rp 271,5 miliar. Dana ini akan mengakomodasi program perlindungan dan bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat miskin, pemberdayaan usaha menengah kecil dan kredit usaha rakyat (UMK-KUR). Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim Johnny Anwar ZS berkutat pada cara penghitungan garis kemiskinan berikut indikator-indikator apa saja bisa dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Sebab konsep yang dipakai BPS adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach).

v  Tingkat pengangguran: Permasalahan semakin kompleks karena berbagai lapangan kerja masih banyak dipenuhi oleh SDM dari luar Kalimantan Timur. Selain dikarenakan kurang terpenuhinya kuantitas SDM lokal, juga disebabkan dari sisi kualitas SDM yang kalah jauh dibandingkan dengan SDM luar Kalimantan Timur. Dari sisi angkatan kerja, data menunjukkan sebagian besar angkatan kerja di Kalimantan Timur berpendidikan tamat SMA ke atas, yakni mencapai proporsi 46,71 persen dari total angkatan kerja di Kaltim pada Tahun 2012. Sedangkan angkatan kerja berpendidikan tamat SD ke bawah mencapai angka 34,90 persen. Kondisi ini mencerminkan kualitas tenaga kerja di wilayah Kaltim relatif masih rendah. Kualitas SDM (angkatan kerja) menentukan kemampuan tenaga kerja dalam memenuhi tuntutan spesifikasi tenaga kerja dari sektor ekonomi. Dengan basis ekonomi wilayah yang padat modal dan membutuhkan kemampuan yang cukup tinggi, kondisi pasar tenaga kerja lokal terbilang rentan dalam memenuhi spesifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan sektor utama tersebut. Sebagaimana kita ketahui, tenaga kerja yang terserap di sektor (basis) pertambangan adalah sebesar 10,00 persen, sementara sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian (28,35%) diikuti sektor perdagangan (21.48%) dan sektor jasa (19.42%). Walaupun sumbangan sektor tambang terhadap PDRB sangat tinggi yakni sebesar 47,44 persen pada tahun 2012, namun daya serap tenaga kerjanya termasuk rendah. Hal itu disebabkan sektor ini merupakan sektor dengan padat modal serta membutuhkan skill yang cukup tinggi dari tenaga kerjanya. Skill tenaga kerja yang tinggi merupakan kebutuhan dasar pembangunan pemerintah Kalimantan Timur dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja terutama pada sektor pertambangan. Tenaga kerja yang ahli dan mempunyai skill yang handal dapat dipercaya dalam mengelola SDA dengan semaksimal mungkin. Jika hal ini direalisasikan maka akan terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja masyarakat lokal Kalimantan Timur dan peningkatan daya saing SDM Kalimantan Timur. Salah satu permasalahan pokok di Provinsi Kalimantan Timur yaitu penurunan tingkat kemiskinan yang berjalan lambat. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan penurunan pengangguran sehingga tingkat kemiskinan daerah mengalami penurunan. Secara umum, selama periode 2008-2012, persentase penduduk miskin menurun namun jika dilihat angka absolutnya maka dari 2009 hingga 2012 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin meski tidak signifikan. Oleh karena itu, tantangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur saat ini harus dapat menghadapi dan menyiasati tingginya tingkat kemiskinan terutama di perdesaan. Hal ini dikarenakan meski terjadi penurunan tingkat kemiskinan namun berjalan relatif lambat. Hal ini menegaskan adanya stagnasi pertumbuhan sektor pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya di daerah pedalaman.

v  Ketimpangan diberbagai bidang: Tingginya kesenjangan pendapatan sangat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur. Ketimpangan pendapatan Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan masih di tingkat rendah yaitu sebesar 0,1622 di tahun 2012. Meskipun begitu, pemerataan pendapatan di Kaltim dari tahun ke tahun perlu diperhatikan dan diawasi lebih lanjut mengingat tingginya sektor-sektor padat modal yang berperan dalam PDRB.

Pendidikan : Angka Melek Huruf, Kalimantan Timur Ukuran yang sangat mendasar dari tingkat 98,50 98.30 98.22pendidikan adalah angka melek huruf yang 98,00mengindikasikan kemampuan penduduk untuk q 97,50 97,18 397.26dapat membaca dan menulis. Angka melek hu­ 97,00 .75ruf bagi penduduk 10 tahun keatas di Kaliman­ 96,50 96,00tan Timur pada tahun 2011 turun menjadi 97,26 95,50persen, sehingga angka buta huruf relatif lebih 95,00tinggi yaitu 2,74 persen.

Kesehatan : Bidang Kesehatan dan Gizi pada tahun 2012 dapat diketahui dari angka harapan hidup rata-rata penduduk Kalimantan Timur yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2008 sepanjang 70,80 tahun menjadi 71,61 di tahun 2012.
Balita yang berstatus gizi buruk relatif rendah yaitu sebesar 0,3% serta persentase balita yang kelahirannya ditolong oleh tenaga medis sebesar 79%. Hal ini menempatkan Provinsi Kalimantan Timur pada peringkat ke-5 provinsi dengan peringkat indeks tingkat hidup antar provinsi se-Indonesia.

Bali

v  Tingkat kemiskinan:  Dari data di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, pada 2 Januari 2013, jumlah angka kemiskinan masyarakat Bali hingga September 2012 adalah 160.950 orang. Jumlah ini tentu sangat besar dibandingkan jumlah penduduk Bali secara keseluruhan yang mencapai lebih dari 3,6 juta orang. Jumlah ini tentu sangat besar dibandingkan jumlah penduduk Bali secara keseluruhan yang mencapai lebih dari 3,6 juta orang.

Berikut ini grafik perkembangan penduduk yang berada digaris kemiskinan di Bali:

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Bali Menurut Klasifikasi Daerah Tahun 2003 – 2013

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)			Persentase Penduduk Miskin
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2003	99.7	146.4	246.1	6.14	8.48	7.34
2004	87.0	144.9	231.9	5.05	8.71	6.85
2005	105.9	122.5	228.4	5.40	8.51	6.72
2006	127.4	116.0	243.5	6.40	8.03	7.08
2007	119.8	109.3	229.1	6.01	7.47	6.63
2008	115.1	100.6	215.7	5.70	6.81	6.17
2009	92.1	89.7	181.7	4.50	5.98	5.13
2010	83.6	91.3	174.9	4.04	6.02	4.88
2011	92.9	73.3	166.2	3.91	4.65	4.20
2012	91.4	77.4	168.8	3.77	4.79	4.18
2013	96.4	66.2	162.5	3.90	4.04	3.95
Sumber : Bali Dalam Angka 2013 (berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional - Maret)

v  Tingkat pengangguran: Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat hasil-hasil pembangunan daerahBali dalam 4 tahun terakhir, telah menunjukkan kemajuan, dengan indikator-indikatorutama antara lain: Angka Pengangguran dari 3,31%tahun 2008, menurun menjadi 2,04% tahun 2012  (terbaik nasional).

Berikut ini tabel yang mengambarkan jumlah ketenagakerjaan di Bali tahun 2013 :

Kondisi Ketenagakerjaan Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Bali Tahun 2013

U r a i a n		P r i a	W a n i t a	J u m l a h
(1)		(2)	(3)	(4)
1.	Penduduk Usia Kerja (orang)	1 534 962	1 538 057	3 073 019
2.	Angkatan Kerja (orang)	1 287 471	1 027 908	2 315 379
3.	Bekerja (orang)	1 259 845	1 014 052	2 273 897
4.	Pengangguran Terbuka (orang)	27 626	13 856	41 482
5.	Bukan Angkatan Kerja (orang)	247 491	510 149	757 640
6.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	83.88	66.83	75.35
7.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2.15	1.35	1.79
Sumber: Bali Dalam Angka 2014

v  Ketimpangan diberbagai bidang: ketimpangan di Bali, tidak jauh berbeda dengan ketimpangan di provinsi lain. Baik dibidang pendidikan, kesehatan dan lain-lain masih banyak penduduk bali yang belum mendapatkan keadilan untuk mendapatkan pendidikan, dan kesehatan.

Sulawesi barat

v  Tingkat kemiskian: Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat pada September 2012 sebanyak 160,6 ribu orang yang bertambah sekitar 100 orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2012 yang berjumlah 160,5 ribu.  Persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 0,23 persen yaitu dari 13,24 persen pada Bulan Maret 2012 menjadi 13,01 persen pada Bulan September 2012.  Selama periode Maret - September 2012, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan dan perdesaan masing-masing turun 0,09 persen dan 0,25 persen. Namun, secara absolut penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah sekitar 900 orang, sedangkan daerah perdesaan berkurang sekitar 800 orang. 
Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada September 2012, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 80,90 persen, tidak jauh berbeda dengan Maret 2012 yang sebesar 80,91 persen. 

v  Tingkat pengangguran:

Kabupaten	Angkatan Kerja			TPT	Bukan Angkatan Kerja				Jumlah Total	Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja
	Bekerja	Mencari Pekerjaan	Jumlah		Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
Majene	69 051	2 243	71 294	3.15	1 771	19 794	6 502	28 067	99 361	71.75
Polewali Mandar	183 908	4 095	188 003	2.18	2 166	69 175	15 567	86 908	274 911	68.39
Mamasa	67 299	2 345	69 644	3.37	9 581	10 431	3 088	23 100	92 744	75.09
Mamuju	164 288	1 686	165 974	1.02	628	49 980	8 344	58 952	224 926	73.79
Mamuju Utara	64 237	1 610	65 847	2.45	164	18 899	4 904	23 967	89 814	73.31
Sulawesi Barat	548 783	11 979	560 762	2.14	14 310	168 279	38 405	220 994	781 756	71.73
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Kabupaten, Jenis Kegiatan Seminggu yang Lalu di Sulawesi Barat 2012

v  Ketimpangan diberbagai bidang: ketimpangan di provinsi Sulawesi Barat selain dari bidang pendidikan, kesehatan yang masih harus banyak di perbaiki dan perlu pemerhatian, dapat juga kita lihat secara keseluruhan dari IPM (indeks pembagunan manusia). Berikut dibawah ini tabel yang berisis rincian IPM Suawesi Barat Tahun 2012:

Kabupaten	Komponen				Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
	Angka Harapan Hidup	Rata-rata Lama Sekolah	Angka Melek Huruf	Pengeluaran Per Kapita Rill yang Disesuaikan (Ribu Rupiah)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Majene	66.02	8.50	94.77	649.06	72.41
Polewali Mandar	65.53	7.07	86.00	640.07	68.44
Mamasa	71.44	7.19	88.07	637.46	72.07
Mamuju	69.02	7.47	89.97	629.76	70.76
Mamuju Utara	67.62	7.26	95.60	625.91	70.79
Sulawesi Barat	68.27	7.32	88.79	639.56	70.73
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat
Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Menurut Kabupaten di Sulawesi Barat 2012

Solusi bagi ketimpangan diberbagai bidang yang dialami oleh provinsi-provinsi baik itu di pulau jawa ataupun di luar jawa. Terutama bagi daerah yang masih sangat tinggi ketimpangannya di berbagai bidang.

Menurut saya, solusi untuk permasalahan ketimpangan diberbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, IPM, dan lain-lain yang terjadi di provinsi baik pulau jawa ataupun provinsi diluar jawa. Bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah dimasing-masing provinsi saja, tetapi tanggung jawab kita juga sebagai masyarakat. Jadi bukan hanya infrastruktur pemereintah daerah yang lebih memperhatikan lagi masalah ketimpangan tersebut masyarakat pun harus menyadari, meningkatkan kesadaran mengenai masalah ketimpangan diberbagai bidang yang ada, karena jika pemerintah sudah bekerja keras untuk memperbaiki dan memperhatikan ketimpangan diberbagai bidang, tetapi masyarakat yang menjalankan tidak ada perkembangan atau tidak ada perubahan maka sama saja ketimpanagan pasti masih terjadi.

Jika diperhatikan ketimpangan diberbagai bidang yang terjadi semuanya baik itu sosial, pendidikan, kesehatan, pengangguran(ketenagakerjaan), dan lain-lain. Hal itu bermuara pada satu titik yaitu Kemiskinan(Masalah ekonomi). Karena jika kemiskian suatu masyarakat disuatu daerah tingkat kemiskianannya tinggi otomatis akan mempengaruhi tingkat ksehatan masyarakatnya akan rendah, tingkat pendidikan akan rendah, dan tingkat pengangguran, tingkat kejahatan akan tinggi. Maka menurut saya intinya pemerintah daerah harus memperbaiki terlebih dahulu perekonomiaan daerahnya seperti meningkatkan hasil pangan, memberkan pinjaman usaha kecil agar masyarakat dapat mandiri membangun perekonomiaannya, jika sudah begitu masyarakat harus meningkatkan kesadarannya untuk lebih mandiri lagi dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Maka kemeiskianan akan berkurang, otomatis akan mengurangi ketimpangan diberbagai bidang yang terjadi.  

Sumber:

www.bps.go.id

http://duaanak.com/berita-utama/menyoal-realitas-dan-fenomena-kemiskinan-di-jawa-barat/

http://regional.kompasiana.com/2014/01/12/terbungkus-pesona-kemiskinan-yogyakarta-tertinggi-se-jawa-625885.html

http://www.tempo.co/read/news/2014/01/03/173541819/Orang-Miskin-Jawa-Timur-Terbanyak-di-Indonesia

http://www.infokerja-jatim.com/index.php/detail/berita/418

http://disnakertrans.jabarprov.go.id/tulisan-21-keadaan-ketenagakerjaan-jawa-barat-februari-2013-tingkat-pengangguran-terbuka-sebesar

http://jakarta.bps.go.id/index.php?bWVudT0yMTA1JnBhZ2U9YnJzJnN1Yj0wNSZpZD00Njk

http://mutupelayanankesehatan.net/index.php/berita/83-tingkat-kesehatan-masyarakat-jakarta-rendah

http://www.tempo.co/read/news/2013/10/25/058524627/Dana-Kemiskinan-Banten-Capai-Rp-154-Miliar

http://mediabanten.com/content/puluhan-ribu-anak-di-banten-tidak-sekolah

http://banten.antaranews.com/berita/19945/wagub-ipm-banten-masih-rendah

http://www.kadinkaltim.com/?p=701

http://papuabarat.bps.go.id/?no=230&pilih=eksekutif

http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=271590:tingkat-kemiskinan-papua-tinggi&catid=59:kriminal-a-hukum&Itemid=91

http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=271590:tingkat-kemiskinan-papua-tinggi&catid=59:kriminal-a-hukum&Itemid=91

: http://www.kaltimprov.go.id/berita-2761-kado-spesial-untuk-kaltim-di-usia-ke57-tahun.html

http://www.bappedakaltim.com/headlines/596-musrenrpjmd2014.html

http://bali.bps.go.id

http://sulbar.bps.go.id/?r=site/page&view=brs&list=detail&id=219

http://sulbar.bps.go.id/

http://riau.bps.go.id/