TUGAS SOFTSKILL “PEREKONOMIAAN
INDONESIA”
Nama
: Anita
NMP
: 21213091
Kelas
: 1EB24
UNIVERSITAS
GUNADARMA
Selasa, 18 maret 2014.
ARTIKEL
Bagaimana dengan kondisi perekonomian pada tahap pemerintahan
SBY ?
Sebelum
membahas mengenai kondisi perekonomian pada tahap pemerintahan SBY, perlu kita
ketahui Kabinet Indonesia Bersatu merupakan
kabinet pemerintahan Indonesia yang dibagi menjadi Kabinet Indonesia bersatu
jilid I dan II. Kabinet Indonesia
bersatu jilid I yaitu merupakan bentuk pemerintahan yang ke enam yang
dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad
Jusuf Kalla pada masa (2004 – 2009) dan presiden yang pertama kalinya dipilih
melalui sistem pemilihan umum langsung di Indonesia, sedangkan kabinet Indonesia bersatu jilid II
dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan wakil Presidennya Dr.
Boediono yang merupakan bentuk pemerintahan yang ke tujuh pada masa (2009-2014)
.
Ciri-ciri
khas pemerintahan Susilo Bambang Yodhoyono dapat dilihat setelah dua tahun
masa pemerintahan SBY. Kondisi
perekonomian indonesia mulai membaik, dikatakan membaik karena: Sedikit demi sedikit dana subsidi MIGAS ditarik oleh
pemerintah mulai dari Bensin, Solar kemudian Minyak Tanah yang selama ini membebani pemerintah. Pemerintah cenderung menyerahkan harga
barang pada mekanisme pasar. Interaksi
ekonomi domestiknya berwawasan internasional dan mengikuti sistem ekonomi
internasional.
Dilihat dari
sisi ekonomi memang menunjukkan kondisi membaik, namun rakyat Indonesia masih
banyak yang miskin, pengangguran belum bisa diatasi pemerintah, nilai rupiah
masih sekitar 9.000-an per 1 US$, kemampuan daya beli masyarakat Indonesia
masih rendah, korupsi masih tinggi tercatat Indonesia termasuk dalam peringkat
kelima negara terkorup di dunia (TEMPO, 20 Oktober 2004), dan sebagainya.
Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
Zaman
pemerintahan SBY, rasio utang dengan PDB turun, dicapai dalam jangka waktu lima
tahun. Hal yang menakutkan, dari sedemikian besar utang, hanya 0,3 % saja yang
dipergunakan oleh SBY untuk mensubsidi rakyat miskin. Artinya, upaya membantu
masyarakat kecil (melalui program BLT, PNPM, BOS, dll.) memang benar-benar
kecil nilainya.
Naiknya
besaran utang Indonesia, itu sama artinya, beban cicilan dan pokok utang juga
semakin membengkak. Kondisi ini menekan alokasi anggaran belanja pemerintah
untuk kebutuhan utama pemerintah, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat.Dampak besarnya utang tersebut, sangat mengancam kedaulatan dan ketahanan
ekonomi bangsa kita, termasuk didalamnya, nilai tukar rupiah. Sewajarnya, nilai
tukar rupiah kita berada pada level 8000 rupiah per 1 dollar, atau dibawahnya.
Sekarang, nilai tukar rupiah adalah antara Rp. 10 ribu hingga Rp. 12 ribu
(nilai Rp 12 ribu per 1 dollar terjadi pada bulan Februari 2009 kemarin). Apabila
nilai tukar rupiah bisa mencapai angka Rp. 8000 per 1 dollar, itu baru terjadi
stabilitas ekonomi. Posisi nilai tukar rupiah bisa mencapai angka Rp. 8000 per
1 dollar, adalah nilai tukar yang seharusnya dicapai dan membuat indikator
perekonomian Indonesia bisa dibilang membaik dan telah baik.
Dari segi kondisi ekonomi indonesia
dapat kita ketahui ciri-ciri khas pemerintahan SBY, yaitu :
Ø pemerintah
cenderung menyerahkan harga barang pada mekanisme pasar,
Ø interaksi ekonomi
domestiknya berwawasan internasional.
Dilihat
dari hal tersebut maka muncul spekulasi dan tudingan bahwa SBY melakukan neoribralisme, yaitu : merupakan teori ekonomi yang benar-benar membebaskan
pasar bertindak, ketimbang regulasi, sehingga cenderung disebut menihilkan
peran negara.
Mengapa ciri
pemerintah SBY dituding neolibralisme ?
- Kebijakan Privatisasi : Secara faktual,
pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, menjalankan kebijakan privatisasi
berdasarkan desakan dari luar, khsusunya IMF dan bank dunia. SBY
menjalankan privatisasi dengan dimandori secara langsung oleh Bank Dunia.
Selain itu, di bawah pemerintahan SBY, kondisi APBN
cenderung membaik, dan bahkan surplus. Artinya, SBY menjalankan privatisasi
memang berdasarkan scenario neoliberalisme. Dari segi jumlah BUMN yang
diprivatisasi, SBY jauh lebih agressif. Berdasarkan catatan kami, Periode
1991-2001, pemerintah Indonesia 14 kali memprivatisasi BUMN. Yang
terprivatisasi 12 BUMN. Sedangkan dibawah SBY, situasinya cukup menggemparkan,
bayangkan, hanya dalam setahun 44 BUMN dilego. Apalagi, privatisasi kali ini
disertai penjualan seluruh saham 14 BUMN industri, 12 BUMN kepada investor
strategis, dan beberapa BUMN lainnya kepada asing. Jadi, SBY benar-benar
“royal” dalam mengobral BUMN dibandingkan pemerintahan sebelumnya.
·
Hutang luar negri.
Semasa pemerintahan SBY, tercatat terjadi peningkatan
total utang luar negeri secara signifikan dari Rp. 662 triliun (2004) menjadi
Rp. 920 triliun (2009). Dalam tiap tahunnya, pemerintahan SBY menambah utang
sebesar 80 trilyun pertahun. Untuk diketahui, outstanding Utang luar
negeri Indonesia sejak tahun 2004-2009 terus meningkat dari Rp1275 triliun
menjadi Rp1667 triliun.
Sementara itu, sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008, pembayaran bunga dan
cicilan pokok utang luar negeri menunjukkan tren yang meningkat. Sejak awal
masa pemerintahan presiden SBY di tahun 2005 sampai dengan September 2008 total
pembayaran bunga dan cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar Rp277 triliun.
Hal inilah, secara factual, yang menyebabkan APBN tidak bisa berfungsi untuk
mendanai pembangunan dan belanja capital.
- Soal Pencabutan Subsidi : Dalam
hal pencabutan subsidi BBM, pemerintahan SBY jauh lebih agressif dalam
mencabut subsidi BBM. Dihitung berdasarkan persentase, maka tingkat
kenaikan BBM pada era pemerintahan Megawati adalah 31%, sementara tingkat
kenaikan BBM pada pemerintahan SBY adalah 64%.
- Liberalisasi Perdagangan dan Investasi
Pada masa pemerintahan SBY,
liberalisasi ekonomi berlangsung di bidang perdagangan, industri dan
investasi. Di bidang perdagangan, SBY menjadi pengikut setia WTO dalam
mendorong penghapusan tarif impor dan ekspor di kawasan Asia Tenggara. Selain
itu, SBY juga aktif dalam mendorong Free Trade Agreement (FTA) dengan
negara-negara lain, seperti ASEAN EU FTA, ASEAN Jepang FTA, ASEAN India FTA,
ASEAN Korea Selatan FTA, dan Indonesia Jepang EPA.Di bidang industri, di bawah pemerintahan
SBY, banyak sektor Industri yang menderita kekurangan bahan baku. Industri
rotan, misalnya, harus tutup dan mengalami kebangkrutan karena SBY
meliberalisasi rotan Indonesia.
·
rasio utang
dengan PDB turun, dicapai dalam jangka waktu 5 tahun.
Hal yang menakutkan, dari sedemikian besar utang, hanya 0,3 % saja yang
dipergunakan oleh SBY untuk mensubsidi rakyat miskin. Artinya, upaya membantu
masyarakat kecil (melalui program BLT, PNPM, BOS, dll.) memang benar-benar
kecil nilainya.
Tudingan pemerintahan SBY neoliberalisme. Di bantah
oleh bapak presiden SBY.
Rabu, 20 Mei 2009 |
16:09 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga calon
presiden dari Partai Demokrat mengatakan, lima tahun mendatang, Indonesia tidak
menganut paham ekonomi liberal. "Kita tidak menganut paham neolib dan
tidak mengikuti Washington Consensus, orang banyak yang bicara tapi tak tahu
apa sebenarnya itu neolib, "katanya. Namun,
Ia menegaskan dirinya juga tak menganut pahak ultranasionalis yang memandang
nasionalme dengan sempit. "Nanti kita diskusikan apa itu neolib pada forum
lain agar tidak latah orang menyebutkan neolib," katanya.
Menurutnya, yang terpenting adalah mensejahterakan rakyat sesuai dengan
Undang-undang. Yudhoyono menambahkan dalam paham ekonomi neoliberalisme
semuanya kegiatan ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada pasar bebas. Sistem itu
juga menabukan pemberian subsidi serta campur tangan pemerintah.
Pemerintahan
Indonesia Bersatu Jilid II (Era SBY–BOEDIONO) = (2009-2014) Pada periode ini,
pemerintah khususnya melalui Bank Indonesia menetapkan empat kebijakan untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional negara yaitu : BI rate, Nilai tukar, Operasi
moneter.
Kebijakan makroprudensial untuk
pengelolaan likuiditas dan makroprudensial lalu lintas modal. Dengan
kebijakan-kebijakan ekonomi diatas, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi negara yang akan berpengaruh pula pada meningkatnya
kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Hampir tujuh tahun sudah ekonomi
Indonesia di tangan kepemimpinan Presiden SBY dan selama itu pula perekonomian
Indonesia boleh dibilang tengah berada pada masa keemasannya. Beberapa pengamat
ekonomi bahkan berpendapat kekuatan ekonomi Indonesia sekarang pantas
disejajarkan dengan 4 raksasa kekuatan baru perekonomian dunia yang terkenal
dengan nama BIRC (Brazil, Rusia, India, dan China). Krisis global yang terjadi
pada tahun 2008 semakin membuktikan ketangguhan perekonomian Indonesia. Di saat
negara-negara superpower seperti Amerika Serikat dan Jepang berjatuhan,
Indonesia justru mampu mencetak pertumbuhan yang positif sebesar 4,5% pada
tahun 2009.
Gemilangnya fondasi perekonomian
Indonesia direspon dunia internasional dengan menjadikan Indonesia sebagai
salah satu negara pilihan tempat berinvestasi. Dua efeknya yang sangat terasa
adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencapai rekor tertingginya sepanjang
sejarah dengan berhasil menembus angka 3.800. Bahkan banyak pengamat yang
meramalkan sampai akhir tahun ini IHSG akan mampu menembus level 4000.
SBY:
Tiga Prioritas, Mengatasi Krisis
1. Menjaga
Sektor Riil. Meskipun Indonesia pada saat itu mengalami tekanan dan persoalan
krisis global, sektor riil harus tetap bergerak. Diperlukan kolaborasi serta
sinergi diantara jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha,
lembaga-lembaga perbankan ataupun lembaga-lembaga lain yang diperlukan agar
sektor riil di negeri kita tetap hidup. Agar dilakukan suatu proses komunikasi,
konsultasi, dan koordinasi serius antara jajaran pemerintah dengan dunia usaha,
agar bisa saling berbagi untuk mencegah terganggunya sektor riil yang berdampak
pada timbulnya gelombang PHK yang lebih besar, yang semestinya bisa dicegah
dengan baik.
Sejumlah
kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi global,
utamanya guna meringankan beban dunia usaha. Juga fasilitas,
kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah daerah agar dunia usaha bisa
berjalan dengan baik. Dunia usaha juga harus mau berbagi resiko dan menerima
kenyataan atas kebijakan, fasilitas, dan kemudahan-kemudahan yang dikeluarkan
oleh pemerintah, bahwa dalam keadaan sulit tentu penerimaannya berbeda dengan
ketika kondisi negara dalam keadaan normal dan perekonomian berjalan secara
normal. Dunia usaha harus siap menerima dampak dari semuanya itu dengan secara
adil sehingga bisa melindungi rakyat.
2. Mengatasi Gelombang Pengangguran
Baru. Sebagaimana pula yang
dialami oleh negara-negara lain, masalah pengangguran merupakan salah satu
faktor penghambat pertumbuhan ekonomi, ditambah lagi saat diterpa badai krisis.
Oleh karena itu, dengan mengutamakan peningkatan pembangunan infrastruktur di
seluruh Indonesia, prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, dermaga, energi,
sarana perhubungan, perumahan dan lain-lain. Pembangunan infrastruktur
diharapkan mampu untuk menyerap tenaga kerja, di sisi lain bisa menggerakkan
perekonomian, termasuk memfungsikan kebutuhan-kebutuhan untuk menggerakkan
perekonomian kita diantaranya listrik dan sejumlah komoditas energi yang lain.
Untuk
menyukseskan ini, perlu dipastikan bahwa anggaran untuk pembangunan
infrastruktur harus diprioritaskan alokasinya dalam APBN dan APBD, kemudian
ajak dunia usaha untuk menggarap betul infrastruktur ini denganpolicy yang tepat, baik pusat maupun daerah
dan kemudian libatkan masyarakat. Utamakan untuk menampung mereka-mereka yang
tidak memiliki pekerjaan (menganggur), atau pengangguran-pengangguran baru.
Dengan demikian, maka pengangguran bisa diatasi, dikurangi, dan bisa
meningkatkan infrastruktur perekonomian yang diperlukan untuk menggerakkan
sektor riil.
3. Memproteksi,
melindungi, membantu, dan meringankan beban golongan menengah-kebawah yang
mengalami kesulitan ekonomi.
Itulah tiga prioritas yang telah
dijalankan untuk mengatasi krisis global tahun 2008. Namun di dalam
perjalanannya sempat mendapatkan berbagai pandangan dan sorotan, satu sisi
adalah keberhasilan dan di sisi yang lain adalah sebagai alat untuk
menjatuhkan dan menekan pemerintah, tekanan itu berdampak pada; ketika pejabat
menjadi ragu-ragu dan takut dalam mengambil keputusan, karena dikhawatirkan
setiap kebijakan yang di ambil adalah melanggar hukum dan berbau korupsi.
Meskipun demikian, semangat untuk mencegah dan memberantas korupsi harus tetap
pada level tertinggi agar masa depan Indonesia lebih cerah, aset dan keuangan
negara selamat. Perlu duduk bersama untuk memecahkan segala masalah, jangan ada
ketakutan yang berlebihan, sehingga dapat menimbulkan kemandekan dalam
menggerakkan ekonomi di saat krisis dunia.
Dengan
menggandeng BPK, BPKP, KPK, Kejaksaan, Kepolisian, PPATK, dan lain-lain untuk
menciptakan satu pemahaman bahwa dalam keadaan krisis diperlukan kecepatan dan
ketepatan. Karena dengan dilandasi niat untuk tidak melakukan korupsi, maka
mekanisme dan aturan menyalurkan anggaran bisa jauh lebih cepat terlaksana. Dan
dengan diimbangi akuntabilitas yang tinggi, untuk menghindari faktor-faktor
penghambat dalam menggerakkan perekonomian. Hal ini bukan untuk memberikan
toleransi terhadap penyimpangan, justru untuk memecahkan
kemandekan-kemandekan, ketakutan, keraguan yang tidak perlu, yang pada
akhirnya membawa kerugian bersama, karena tidak bisa mengatasi masalah dengan
baik.
Demikianlah,
langkah-langkah Presiden SBY dalam mengatasi krisis ekonomi global pada tahun
2008, dengan mengajak semua jajaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, para
gubernur, bupati, walikota, memiliki sense
of crisisyang sama, sense
of urgency yang sama,
mengatasi masalah-masalah bangsa, negara, dan masyarakat adalah hal yang utama.
Sosok kepemimpinan yang mampu membagi waktu dengan baik, mengutamakan amanah,
melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pemimpin masyarakat, menjadi teladan
bagi pemimpin-pemimpin daerah dan pemimpin lainnya, disamping menjalankan misi
politik partainya.
Hasil
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di periode ini,
disampaikan oleh presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, pada tanggal 16 Agustus
2013. Diantaranya adalah ketika mengawali msa pemerintahan kabinet indonesia
bersatu pertama. Pertumbuhan ekonomi
dalam periode tahun 2004-2009 mencapai rata-rata sekitar 5,5 persen. Lalu, Kita mencatat bahwa dalam periode 2009-2013 (sampai dengan Juni 2013)
kita berhasil memacu pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,9% per tahun, lebih tinggi
dari rata-rata pertumbuhan ekonomi 5 tahun sebelumnya. Inilah pertumbuhan ekonomi
tertinggi, setelah kita mengalami krisis ekonomi lima belas tahun lalu. Pada tahun 2004, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tercatat
sebesar US$ 645 miliar (dalam ukuran PPP), saat ini telah mencapai
lebih dari US$ 1,1 triliun (PPP). Dalam hal pendapatan per kapita, tahun 2004
PDB per kapita kita adalah US$1.177, angka ini terus meningkat menjadi US$2.299
ditahun 2009, dan mencapai US$ 3.592 pada tahun 2012. Bila kita terus mampu
menjaga pertumbuhan ekonomi kita, makaInsya Allah pada akhir tahun
2014, PDB per kapita akan mendekati US$ 5000.
Tak
hanya itu, bahkan dalam tahun 2012 dan 2013, di antara negara anggota G-20,
Indonesia menjadi negara dengan dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua
setelah Tiongkok.Pertumbuhan
ekonomi yang membaik, juga diikuti oleh menurunnya tingkat pengangguran
terbuka dari 9,86 persen pada tahun 2004, menjadi 5,92 persen pada bulan Maret
ditahun 2013. Demikan juga tingkat kemiskinan berhasil diturunkan dari 16,66 persen atau 37,2 juta orang pada tahun
2004, menjadi 11,37 persen atau 28,07 juta orang pada Maret 2013. Tentu, kemajuan ini belum sempurna, dan masih bisa kita tingkatkan lagi.
Kesimpulannya masa pemerintahan SBY:
Ø faktanya pada pemerintahan pertama SBY kabinet Indonesia Bersatu jilid I,
sempat membaik perekonomian Indonesia, namun utang negara sempat mengalami peningkatan.
Ø Faktanya ciri-ciri perekonomian indonesia pada masa
pemerintahan SBY di anggap neoliberalisme, namun di bantah oleh president
Susilo Bambang Yudhoyono.
Ø Bantuan untuk rakyat miskin, dan sasaran pertumbuhan, dan perkembangan
ekonomi Indonesia lainnya seperti : pendidikan, utang luar negeri, mengatasi
pengangguran,dan masalah ekonomi, sosial, budaya lainnya, masih belum efektif
diatasi.
Ø Hasil pembangunan, dan perekonomiaan pemerintah SBY dari Kabinet Indonesia
Bersatu jilid I dan jilid II dapt dikatakan belum sempurna, tetapi sudah mulai
ada kemajuaan.
Ø Intinya kesejahteraan rakyat Indonesia terutama masyarakat menegah, dan
menengah kebawah harus di tingkatkan lagi. Hal ini akan terwujud bukan hanya
dilakukan oleh pemerintah, tetapi harus dilakukan oleh kita bersama sebagai
warga negara Indonesia yang baik.
http://yuwanda-futsal.blogspot.com/2012/03/perkembangan-perekonomian-indonesia.html
http://mega-pramita.blogspot.com/2012/07/perekonomian-indonesia-pada-masa.html
Tempointeraktif.Com - Yudhoyono: Banyak
Orang Bicara Neolib Tapi Tak Tahu Artinya
Forum.kompas.com
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012/04/perekonomian-indonesia-di-era-reformasi/
http://chiikuu.blogspot.com/2011/02/kondisi-perekonomian-indonesia-pada.html
http://niezluphy.blogspot.com/2011/04/kondisi-perekonomian-indonesia-pada.html
